Transisi Penyelenggaraan Haji dari Kemenag ke Kementerian Haji Target Rampung Desember 2025

Ringkasan Berita:

• Berlangsung proses transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji.
• Kantor pelayanan haji di tingkat kabupaten akan menyesuaikan lokasi.
• Penyelenggaraan haji 2026 akan tetap dilakukan dengan dukungan Kementerian Agama. 

POSBELITUNG.CO – Proses transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025.

Langkah ini agar pada musim haji 2026, seluruh sistem sudah berjalan di bawah struktur kementerian baru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kemenag Belitung, Suyanto mengatakan meski sedang dalam masa transisi, pelayanan haji di Belitung tetap berlangsung normal.

Pendaftaran, pembatalan, hingga kegiatan persiapan jemaah tetap dilaksanakan di Kemenag Kabupaten Belitung seperti biasa.

Proses beralihnya SDM dan aset ke Kementerian Haji, nantinya kantor pelayanan haji di tingkat kabupaten akan menyesuaikan lokasi.

“Bagi daerah yang sudah memiliki gedung PLHUT, kegiatan akan berpusat di sana.

Sementara yang belum, bisa sementara menumpang di kantor Kemenag atau berkoordinasi dengan pemda untuk penggunaan gedung strategis.

Kalau di Belitung, kantornya tetap berada di PLHUT,” kata Suyanto, Kamis (30/10/2025).

Baca juga: Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Inkrah, Jaksa Eksekusi Harvey Moeis ke Lapas Cibinong

Proses transisi ini diharapkan berjalan lancar sehingga penyelenggaraan haji tahun 2026 sudah sepenuhnya berada di bawah koordinasi Kementerian Haji.

Penyelenggaraan haji 2026 akan tetap dilakukan dengan dukungan Kementerian Agama. 

Proses transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji saat ini sedang berjalan di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tahapan peralihan aset, sistem administrasi, hingga sumber daya manusia (SDM) saat ini disesuaikan agar seluruh mekanisme haji di daerah tetap berjalan tanpa gangguan.

Suyanto menjelaskan pendataan aset haji yang sebelumnya dikelola Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) sedang dilakukan secara menyeluruh.