Anggota DPRD Bangka Belitung Dukung Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah

Ringkasan Berita:

• Komisi II DPRD Bangka Belitung mendukung Bakuda bidang pendapatan dan BP2RD Bangka Barat serta Samsat dalam meningkatkan progres pendapatan pajak daerah.
• BP2RD juga tengah menyiapkan rancangan bupati terkait penghapusan piutang pajak. 

POSBELITUNG.CO - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elvi Diana mendukung upaya Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Bangka Belitung bidang pendapatan dan BP2RD di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan progres pendapatan pajak daerah.

Elvi Diana menyampaikan dukungan itu saat mengikuti sosialisasi kebijakan pajak daerah, pembayaran PBB-P2 secara non tunai, serta peran dan fungsi Jasa Raharja di Kantor Camat Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Jumat (14/11/2025).

“Kami dari Komisi II sangat mendukung Bakuda bidang pendapatan dan BP2RD Bangka Barat serta Samsat dalam meningkatkan progres pendapatan pajak daerah.

Baik di Babel maupun di kabupaten,” kata Elvi Diana usai acara.

Ia menilai capaian pendapatan pajak daerah saat ini belum maksimal dan masih perlu terus didorong melalui berbagai lini.

Mulai dari pajak kendaraan bermotor, penghasilan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Masih banyak yang bisa kita optimalkan.

Tentu kami selalu meminta agar tidak hanya sosialisasi, tetapi juga edukasi dan jemput bola untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” katanya.

Elvi menekankan pentingnya sinergi dan gotong royong antara pemerintah, serta masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pajak daerah. 

Pajak merupakan kewajiban seluruh warga Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Semua harus gotong royong. Pajak ini menjadi kewajiban seluruh masyarakat dan kesadaran itu harus terus dibangun,” tegasnya.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat mengadakan sosialisasi kebijakan pajak daerah, pembayaran PBB-P2 secara non tunai, serta peran dan fungsi Jasa Raharja di Kantor Camat Mentok, Jumat (14/11/2025).

Kepala BP2RD Bangka Barat, Muhammad Ali mengatakan sosialisasi ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lurah, kepala desa, juru pungut, hingga ketua RT agar dapat menyampaikan informasi terkait kewajiban pajak daerah.

Selain itu, BP2RD juga tengah menyiapkan rancangan bupati terkait penghapusan piutang pajak. 

Regulasi ini dinilai penting agar terdapat aturan jelas mengenai alasan atau kondisi yang dapat menjadi dasar penghapusan piutang pajak.

“Contohnya seperti Pangkalpinang yang sudah melakukan penghapusan denda.

PBB-P2 di Bangka Barat mungkin bisa melakukan hal yang sama atau pada hari-hari besar kita berikan diskon untuk menambah daya tarik,” kata Ali.

Ali menjelaskan BP2RD Kabupaten Bangka Barat mengelola PBB-P2.

Sementara pajak kendaraan bermotor menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Kita melakukan sosialisasi pajak daerah tidak lain untuk edukasi.

Lewat lurah, kades, juru pungut, dan ketua RT, kita ingin menyampaikan bahwa membayar pajak bukan beban. 

Pajak yang dibayar masyarakat bukan masuk ke pimpinan atau kepala OPD, tetapi kembali ke masyarakat untuk pembangunan,” katanya.

BP2RD juga menyerap berbagai aspirasi dan persoalan di lapangan, terutama terkait pembaruan data objek pajak. 

Menurut Ali, masih banyak data yang tidak lengkap atau tidak terbarui sehingga berdampak pada penagihan pajak.

“Banyak hal yang kita temui, khususnya soal update data.

Dalam data tidak ada, apa bisa ditagih, kalau salah tagih tentu tidak bisa.

Nanti persolan nanti persoalan.

Nanti persoalan jadi persoalan baru,” ujarnya.

Ia menegaskan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian dari upaya BP2RD dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

“Karena membayar pajak bukan beban, tapi investasi untuk pembangunan daerah,” tegas Ali.

Seluruh pendapatan pajak yang dibayarkan masyarakat akan masuk ke kas daerah dan digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor.

“Bukan masuk ke pimpinan daerah atau OPD.

Semuanya masuk ke kas daerah, dan itu yang terus kita edukasikan,” kata Ali.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)