Dua Jembatan Riskan Putus, Aktivitas Tambang Diminta Tidak Ubah Bentang Alam

Ringkasan Berita:

• Tambang hulu sungai ancam jembatan dan akses warga.
• Pemerintah siapkan dana darurat dan pembatasan tonase kendaraan.
• BPBD peringatkan risiko puting beliung lebih tinggi dibanding banjir.
• Nelayan diminta waspada gelombang tinggi dan cuaca ekstrem.
• Bangka Barat lakukan normalisasi drainase cegah banjir berulang.

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Kabupaten Bangka tengah bekerja keras memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Bukan hanya soal persiapan bahan pokok dan potensi keramaian, tetapi juga ancaman serius akibat aktivitas pertambangan di kawasan hulu sungai serta cuaca ekstrem yang terus melanda wilayah setempat.

Ancaman itu menjadi perhatian utama Bupati Bangka, Fery Insani, dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda pada Jumat (5/12/2025).

Fery mengungkapkan kekhawatirannya atas aktivitas tambang di hulu sungai yang berpotensi merusak infrastruktur vital serta mengganggu akses kehidupan masyarakat.

“Beberapa jembatan itu terindikasi akan putus. Di Tungkup jembatan sudah miring padahal itu satu-satunya akses warga. Lalu di Pangkal Layang, jembatan tergerus karena aktivitas tambang di atasnya. Kondisinya sudah cukup berbahaya,” kata Fery.

Lalu di Pangkal Layang (Desa Penyamun, Kecamatan Pemali-red), jembatan tergerus karena aktivitas tambang di atasnya. Kondisinya sudah cukup berbahaya,” kata Fery.

Ia menyebut pemerintah telah melakukan pengecekan lapangan dan menyiapkan alokasi dana darurat jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan. Pemerintah juga mengimbau pembatasan tonase kendaraan yang melintas di titik-titik rawan.

Fery menegaskan bahwa tambang di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun perbukitan berpotensi merusak tatanan alam dan memicu bencana.

“Menambang di DAS itu melawan kodrat. Bentang alam berubah, efeknya pasti muncul banjir dan genangan,” ujarnya.

Ia mendorong pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar kegiatan tambang tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Fery menambahkan, urusan perizinan dan pengawasan tambang berada di bawah pemerintah pusat melalui inspektur tambang.

Pemerintah daerah hanya menangani persoalan ketertiban jika muncul konflik di lapangan.

Fery juga menyoroti penambangan yang berada sangat dekat dengan ruas Jalan Pemali, hanya tiga meter dari badan jalan.

“Saya sudah lihat langsung. Itu jalan provinsi, kewenangan pusat. Yang bisa kita lakukan hanya berharap jangan sampai putus,” kata dia.

Kondisi serupa juga terjadi di sekitar Jembatan Perimping, Kecamatan Riau Silip, yang bahu jalannya mulai turun.