Biodata Irma Suryani Anggota DPR Minta Kata Gratis pada MBG Dihapus, Ini Alasannya

Irma juga menyoroti aspek pelaksanaan MBG di lapangan, terutama terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang perlu diawasi ketat agar tidak disalahgunakan.

“Harus tahu di mana meletakkan pangan kering dan basah. Ruangannya harus tersedia. Kontrol harus dilakukan oleh Kemenkes dan BPOM,” tegasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyatakan penghapusan kata “gratis” merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak, supaya lebih edukatif. Kami akan sampaikan,” kata Dadan.

Soroti Kebijakan BGN soal Chef MBG Harus Bersertifikat

Dalam kesempatan berbeda, Irma Suryani juga buka suara terkait BGN mewajibkan chef atau juru masak yang tergabung di dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memiliki sertifikat memasak.

Komisi IX DPR RI itu, mengatakan hal terpenting yang harus dimiliki juru masak untuk dapur MBG adalah pengalaman mengelola usaha catering.

Meski demikian, Irma menilai kebijakan BGN yang mewajibkan chef di dapur MBG harus bersertifikat memasak akan terkendala sulitnya mencari sumber daya manusia (SDM) yang sesuai persyaratan.

"Yang pasti untuk koki harus yang punya pengalaman di catering. Kalau wajib chef, SDM-nya yang susah," kata Irma, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (29/9/2025).

Irma menyebut, sejatinya sudah ada petugas yang melakukan kontrol kualitas makanan di dapur-dapur MBG.

Namun, ia menilai, para petugas tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Reza Deni, Ibriza Fasti Ifhami, Tribunnewswiki.com/Ami Heppy)