Israel Ingin Caplok Tepi Barat Palestina, Trump dan Vance Kesal, AS Ancam Tindakan Keras Ini

Ringkasan Berita:

• Parlemen Israel (Knesset) berkeinginan memajukan legislasi awal untuk menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat, Palestina.
• Presiden AS Donald Trump dan wakil Presiden AS JD Vance kompak menyuarakan kemarahannya terhadap rencana negara zionis itu.
• Negara-negara Arab dan Muslim dipimpin oleh Arab Saudi menandatangani pernyataan bersama yang mengecam keras pemungutan suara aneksasi oleh Israel tersebut.

 

POSBELITUNG.CO – Parlemen Israel (Knesset) berkeinginan memajukan legislasi awal untuk menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat, Palestina bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance ke Israel.

Langkah legislasi Israel ini pun lantas memicu reaksi global yang cepat dan kecaman dari Negara Arab dan Muslim.

Lebih dari selusin negara Arab dan Muslim dipimpin oleh Arab Saudi yang menandatangani pernyataan bersama mengecam keras pemungutan suara aneksasi Israel itu.

Keinginan Israel ini dinilai sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.

Rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat ini juga membuat dua pemimpin Amerika Serikat, yaitu Presiden AS Donald Trump dan wakil Presiden AS JD Vance kesal.

Trump dan Vance kompak menyuarakan kemarahannya terhadap rencana negara zionis itu.

Presiden Donald Trump marah besar begitu mendengar rencana Israel untuk aneksasi Tepi Barat.

Donald Trump tegas menyatakan Israel tidak akan melakukan aneksasi apa pun di Tepi Barat.

"Jangan khawatir tentang Tepi Barat," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, dikutip dari The Times of Israel.

Baca juga: Sosok Saleh Aljafarawi Jurnalis Muda Palestina Tewas Ditembak Proksi Israel, Konten Terakhir Viral

Langkah legislasi Israel tersebut diambil meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya berjanji kepada Trump untuk menahan diri dari langkah kontroversial tersebut.

Ketegangan diplomatik memuncak setelah pejabat senior AS melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah Israel.

"Orang Israel tidak bisa memperlakukan kami seperti memperlakukan Joe Biden," kata seorang pejabat AS.

Pejabat itu menggarisbawahi kekecewaan dan kemarahan atas waktu dan sifat tindakan Israel yang dianggap tidak menghormati.

Ketidakpuasan AS semakin diperkuat oleh laporan dari Channel 12, yang menyebutkan bahwa seorang pejabat AS lain memperingatkan bahwa Presiden Trump akan mengambil tindakan keras terhadap PM Netanyahu jika ia membahayakan kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera yang sedang dinegosiasikan.

Trump menegaskan tidak akan membiarkan Israel mencaplok Tepi Barat.

Ia juga memperingatkan Israel akan kehilangan dukungan AS jika ngotot mencaplok Tepi Barat.

"Itu tidak akan terjadi karena saya telah berjanji kepada negara-negara Arab. Israel akan kehilangan semua dukungannya dari Amerika Serikat jika itu terjadi," tegas Trump, dikutip dari Al Arabiya.

Sebelumnya pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar mengatakan pemerintah belum memutuskan untuk mempercepat pemungutan suara aneksasi pada tahap ini untuk memastikan keberhasilan rencana multi-tahap Trump mengenai Gaza.

Pembangunan permukiman telah meluas dengan cepat sejak tahun 2022 ketika pemerintahan Netanyahu — yang paling berhaluan kanan dalam sejarah Israel dengan mitra koalisi ultra-nasionalis yang mengupayakan aneksasi Tepi Barat dan Gaza — berkuasa.

DJ Vance Merasa Terhina

Wakil Presiden AS, JD Vance yang saat itu berada di Israel dilaporkan terkejut dengan keputusan Knesset Israel tersebut.

Ia bahkan menyebutkan bahwa Israel bertindak secara "tidak terawasi".

Usai meninggalkan Israel, Vance mengecam pengesahan awal RUU itu sebagai "manuver politik yang sangat bodoh".

Vance bahkan mengaku merasa terhina secara pribadi, meskipun dia telah diyakinkan bahwa RUU tersebut "murni simbolis" dan tidak akan berlanjut.

Sementara itu, negara Arab dan Muslim dipimpin oleh Arab Saudi, menandatangani pernyataan bersama yang mengecam keras pemungutan suara aneksasi tersebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.

Negara-negara tersebut mengutuk upaya Parlemen Israel untuk memaksakan "kedaulatan Israel" atas Tepi Barat yang diduduki.

Para penandatangan pernyataan itu termasuk Yordania, Mesir, Qatar, Kuwait, Indonesia, Pakistan, Turki, Oman, dan Otoritas Palestina.

Isu aneksasi ini menempatkan Netanyahu dalam posisi yang dilematis.

Meskipun didukung oleh basis sayap kanan garis kerasnya yang melihatnya sebagai respons atas pengakuan negara Palestina oleh kekuatan Barat, langkah ini berpotensi besar merusak upaya normalisasi hubungan Saudi-Israel, sebuah tujuan diplomatik utama yang dikejar oleh Pemerintahan Trump.

Tepi Barat merupakan wilayah Palestina terletak di sebelah barat Sungai Yordan dan sebagian berbatasan dengan Laut Mati.

Tepi Barat memiliki luas 5.628 kilometer persegi.

Sedangkan luas Jalur Gaza sebesar 362 kilometer persegi.

(Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com