Presiden Prabowo Instruksikan Telur MBG Hanya Boleh Disajikan Rebus dan Ceplok

POSBELITUNG.CO - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus terkait penyajian telur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian ekstra agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran dan terhindar dari penyelewengan dana.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan arahan tersebut dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2025).

Menurutnya, Presiden menegaskan bahwa satu anak berhak menerima satu butir telur utuh.

Dengan demikian, penyajian hanya diperbolehkan dalam bentuk rebus atau ceplok, bukan diorak-arik maupun dadar.

Instruksi ini diberikan untuk memastikan setiap anak benar-benar mendapatkan manfaat gizi dari satu telur penuh.

“Beliau sangat tidak menginginkan telur diorek-orek atau dibuat dadar. Kalau didadar, lima telur bisa dipakai untuk tujuh orang. Tetapi kalau direbus atau diceplok, jelas terlihat satu butir telur utuh diberikan untuk satu anak,” jelas Dadan.

Selain itu, Presiden Prabowo disebut berencana melakukan pertemuan dengan para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah kembali dari New York.

Pertemuan ini ditujukan agar para mitra lebih optimal memanfaatkan dana program tanpa menyalahgunakan anggaran.

Saat ini, Prabowo tengah menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang berlangsung pada Selasa, 23 September 2025.

“Beliau sangat perhatian hingga detail kecil sekalipun. Sepulang dari New York, Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah menjalankan program,” kata Dadan.

Dalam penjelasannya, BGN juga menekankan bahwa MBG lebih mengutamakan penyediaan makanan segar.

Sementara itu, makanan ultra proses atau UPF hanya akan diberikan pada periode tertentu, seperti saat liburan sekolah atau bulan Ramadan.

Dadan mengungkapkan bahwa sejak awal pelaksanaan, program MBG telah menyediakan sekitar 1 miliar porsi makanan bergizi.

Dari jumlah tersebut, tercatat sekitar 4.711 penerima manfaat sempat mengalami insiden terkait keamanan pangan.