Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Akui Ribuan Siswa Keracunan MBG, Siapkan Sanksi Dapur
Pemerintah akhirnya mengakui adanya ribuan kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penulis: Ilham Pratama | Editor: Alza
POSBELITUNG.CO - Pemerintah akhirnya mengakui adanya ribuan kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Data resmi dihimpun dari tiga lembaga negara, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kemenkes mencatat hingga 16 September 2025 terdapat 60 kasus dengan 5.207 penderita.
Sementara itu, BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 korban per 10 September.
Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari menegaskan, angka ini menunjukkan masalah serius yang harus segera ditangani.
Ia menyebut Jawa Barat sebagai daerah dengan sebaran kasus tertinggi, terutama pada puncak kejadian di Agustus 2025.
Menurutnya, faktor penyebab keracunan meliputi higienitas makanan, suhu penyajian, proses pengolahan yang tidak sesuai, hingga kontaminasi silang dari petugas dapur.
Selain itu, sebagian kasus juga dipicu oleh alergi pada penerima manfaat.
Qodari menekankan pentingnya sertifikasi bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit operasional MBG.
Ia menyebut, setiap SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes agar potensi keracunan dapat ditekan.
“SPPG adalah dapur umum yang memproduksi dan menyalurkan makanan bergizi, jadi wajib memastikan kualitas dan higienitasnya sesuai standar,” ujarnya.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang merugikan banyak siswa.
Ia mengingatkan, program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang mulai berjalan sejak Januari 2025 dan masuk dalam RAPBN 2026.
“Sebagai pemerintah, kami meminta maaf atas kasus yang terjadi di sejumlah daerah. Hal ini tentu tidak diharapkan dan bukan sesuatu yang disengaja,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jumat (19/9/2025).
Ia menegaskan pemerintah telah berkoordinasi dengan BGN serta pemerintah daerah untuk memastikan seluruh korban segera mendapat penanganan medis terbaik.