Menkeu Purbaya dan Dedi Mulyadi Beda Pandangan soal Dana Pemda di Bank

POSBELITUNG.CO - Perdebatan antara Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menjadi sorotan publik.

Keduanya berbeda pandangan mengenai dana milik pemerintah daerah (pemda) yang disebut-sebut masih mengendap di perbankan.

Perselisihan ini bermula ketika Dedi menantang Purbaya untuk membuka data terkait dana APBD yang disimpan di bank, terutama dalam bentuk deposito.

Ia menegaskan bahwa setelah melakukan pengecekan, Pemprov Jawa Barat tidak memiliki dana yang disimpan sebagai deposito di Bank Jabar Banten (BJB).

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam bentuk deposito.

Saya tantang Pak Menkeu untuk menunjukkan data daerah mana yang masih menyimpan uang di deposito,” ujar Dedi, Senin (20/10/2025).

Menanggapi hal itu, Purbaya menyarankan agar Dedi mengecek langsung ke Bank Indonesia (BI), karena data simpanan pemda berasal dari sistem keuangan bank sentral.

Ia bahkan menduga Dedi mendapat laporan yang keliru dari bawahannya terkait dana tersebut.

“Coba tanyakan ke BI, itu data dari mereka. Mungkin saja anak buahnya ngibulin dia,” kata Purbaya di Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Ia menegaskan bahwa sistem BI mencatat seluruh data rekening pemerintah, baik berupa giro maupun deposito.

Dedi kemudian mendatangi kantor BI bersama Sekda Jabar, Herman Suryatman, untuk memastikan kebenarannya.

Hasilnya, BI menyatakan dana APBD Jawa Barat di bank bukan Rp4,1 triliun seperti disebut Purbaya, melainkan Rp2,4 triliun dan disimpan dalam bentuk giro, bukan deposito.

“Tidak ada simpanan deposito, apalagi senilai Rp4,1 triliun,” kata Dedi setelah pertemuan dengan BI pada Rabu (22/10/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa kas daerah per 30 September 2025 mencapai Rp3,8 triliun, namun turun menjadi Rp2,4 triliun karena sudah digunakan untuk membayar proyek, gaji, serta biaya operasional.

BI sendiri menjelaskan adanya perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Kemendagri karena waktu pelaporan yang berbeda.

Kemendagri mencatat dana pemda sebesar Rp215 triliun, sementara Kemenkeu mencatat Rp233,97 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa data tersebut dikumpulkan dari laporan bulanan seluruh bank dan dipublikasikan di laman resmi BI.

Sementara itu, Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemda yang mengendap hingga Rp234 triliun di bank.

Menurutnya, hal ini menunjukkan rendahnya serapan anggaran daerah dan lambatnya pelaksanaan program.

Ia meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD sebelum akhir 2025 agar uang tidak menganggur di bank.

“Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkeu Purbaya vs Dedi Mulyadi soal Dana Pemda di Bank: BI Jelaskan Beda Data Simpanan APBD