Dedi Mulyadi Bakal Beberkan Kondisi Kas Pemprov Jabar Secara Terbuka

POSBELITUNG.CO – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berkomitmen untuk secara rutin mengumumkan kondisi kas umum daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk transparansi anggaran dan keterbukaan informasi kepada publik.

Menurut Dedi, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ia menegaskan, pengumuman posisi rekening kas umum daerah (RKUD) akan menjadi agenda rutin agar publik dapat mengetahui dengan jelas aliran penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah provinsi.

Langkah ini, kata Dedi, sudah dimulai sejak munculnya polemik mengenai dana kas daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito di bank daerah.

Sebagai wujud keterbukaan, Dedi bahkan telah mempublikasikan posisi RKUD di Bank BJB yang tercatat sebesar Rp2,4 triliun.

“Tujuan utama langkah ini adalah memberikan penjelasan kepada publik bahwa seluruh belanja Pemerintah Daerah Jawa Barat dilakukan secara terbuka dan bisa diakses siapa pun,” ujarnya pada Selasa (28/10/2025).

Dedi menambahkan, kebiasaan transparansi anggaran ini sebenarnya sudah ia terapkan sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

Budaya tersebut, menurutnya, terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Bahkan saya sering menyampaikan rincian anggaran per item agar masyarakat tahu ke mana uang daerah digunakan,” katanya.

Ia juga membeberkan laporan posisi RKUD per 27 Oktober 2025 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar.

Dalam laporan itu, penerimaan terbesar berasal dari setoran pajak rokok triwulan III senilai Rp935,8 miliar lebih.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih.

Sementara total realisasi belanja daerah mencapai Rp49,6 miliar, yang terdiri dari beberapa pos utama.

Rinciannya antara lain belanja pegawai sebesar Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar, serta belanja bantuan keuangan desa senilai Rp11,05 miliar.