Debat Viral Ungkap Bisnis Terlarang, Haji Manaf Dicopot dari Pengawas UBP

Dedi kemudian menghitung bahwa dari dua ruko saja, Manaf bisa mengantongi pendapatan sekitar Rp 400 juta per tahun.

Jika ditambah ruko lainnya, pendapatan total Manaf diduga dapat mencapai sekitar Rp 1 miliar per tahun tanpa memiliki hak atas lahan tersebut.

Situasi ini semakin memperkuat temuan bahwa bangunan tersebut melanggar aturan tata ruang dan berdiri di atas tanah yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

YBPP berharap masyarakat dapat memahami bahwa tindakan Manaf bukan representasi lembaga, dan yayasan telah mengambil langkah tegas untuk menjaga reputasi institusi pendidikan tersebut.

Ringkasan Berita: 

1. Video perdebatan Manaf Zubaidi dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di lokasi normalisasi sungai Karawang viral di media sosial.
2. Yayasan Buana Pangkal Perjuangan (YBPP) UBP Karawang menonaktifkan Manaf dari jabatan Pengawas Yayasan.
3. Keputusan diambil melalui rapat resmi yang dipimpin Ketua Pembina Letjen (Purn) Kiki Syahnakri pada 12 November 2025.
4. Yayasan menegaskan tindakan Manaf adalah sikap pribadi dan tidak mewakili lembaga.
5. YBPP mendukung penuh normalisasi dan penertiban sungai oleh Pemprov Jawa Barat.
6. Perselisihan bermula karena ruko yang disewa Manaf harus dibongkar karena berada di area sungai dan tanpa izin.
7. Saat perdebatan, Manaf menolak pembongkaran dan sempat menepis tangan Dedi Mulyadi.
8. Dedi mengungkap bahwa bangunan tersebut tidak memiliki IMB dan berada di tanah PJT sehingga melanggar aturan.
9. Terungkap bahwa Manaf bukan penyewa tetapi justru menyewakan ruko-ruko tersebut kepada pelaku usaha dengan tarif tinggi.
10. Dari beberapa ruko, penghasilan Manaf diperkirakan mencapai sekitar Rp1 miliar per tahun meski berdiri di lahan yang tidak berizin.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Borok Bisnis Terlarang Terkuak di Debat Viral, Haji Manaf Dinonaktifkan dari Pengawas Yayasan UBP