Video: 1.968 PPPK Belitung Timur Terancam UU HKPD, Pemkab Cari Solusi Aman

POSBELITUNG.CO -- Data terbaru dipaparkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Belitung Timur, Selasa (31/3/2026).

Data tersebut menunjukkan bahwa dari total 4.498 aparatur sipil, 1.968 orang adalah tenaga PPPK.

Mereka-mereka ini terdiri atas guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis.

Namun, di tengah pengabdian mereka, muncul kabar mengenai aturan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Aturan ini mengunci belanja pegawai maksimal 30 persen, cukup menyesakkan bagi daerah dengan jumlah PPPK yang besar seperti Belitung Timur.

Kepala BKPSDM Belitung Timur, Hendri Yani memahami kegelisahan yang menyelimuti ribuan pegawai tersebut.

Baginya, 1.968 PPPK merupakan motor penggerak Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Isu mengenai potensi dirumahkan atau pengurangan pegawai memang sempat terdengar.

Namun, Hendri meminta para pegawai untuk tidak terjebak dalam arus wacana yang belum final.

Ia mengatakan pimpinan daerah saat ini sedang melakukan diskusi intens untuk mencari jalan keluar yang tidak mengorbankan nasib ribuan pegawai tersebut.

Bagi para PPPK, terutama mereka yang baru saja menandatangani kontrak satu tahun pada formasi 2024, ketidakpastian ini tentu menjadi dilema tersendiri. 

Meski begitu, pemerintah menekankan bahwa kinerja lah yang dalat menjadi penyelamat di keadaan seperti sekarang. Hendri mengingatkan agar pegawai jangan sampai kehilangan disiplin karena mendengar isu-isu negatif.

Jika seorang pegawai tiba-tiba meninggalkan pekerjaan karena cemas, hal itu justru akan merugikan penilaian personal mereka di mata pimpinan.

Pemerintah daerah saat ini sedang mengkaji opsi lain agar belanja pegawai tidak menabrak batas 30 persen tanpa harus PHK.

Satu di antara skenario yang dikaji adalah pengalihan pos anggaran belanja pegawai ke kategori belanja lainnya sesuai regulasi pusat kelak.