Video: Proyek Rekonstruksi Gaza Bentukan Donald Trump Hadapi Kendala, Dana Donor Belum Mengalir

BANGKAPOS.COM -- Program pembangunan kembali Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi tantangan serius di tahap awal pelaksanaannya.

Meski telah berjalan selama sekitar empat bulan sejak dibentuk, lembaga yang ditugaskan mengelola rekonstruksi wilayah tersebut dilaporkan belum menerima dana tunai dari negara-negara donor.

Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk untuk mengawasi pembangunan kembali Gaza sebelumnya mendapat dukungan komitmen bantuan bernilai miliaran dolar AS dari sejumlah negara.

Namun hingga kini, dana yang dijanjikan tersebut belum juga masuk ke rekening program.

Baca juga: Camat Gantung Apresiasi Sanggar Muara 9, Bantu Asah Motorik dan Sosialisasi Anak

Kondisi itu memunculkan keraguan mengenai kelanjutan proyek rekonstruksi yang semula diproyeksikan menjadi bagian penting dari pemulihan Gaza setelah konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas.

Berdasarkan informasi yang dikutip AFP, dana rekonstruksi Gaza yang dikelola bersama oleh Bank Dunia dan didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih belum menerima setoran resmi dari para donor internasional.

Sejumlah faktor disebut menjadi penyebab tertundanya pencairan bantuan tersebut. Selain kondisi keamanan yang belum kondusif, terdapat pula kekhawatiran terkait mekanisme pengelolaan dana serta dinamika politik yang mengiringi pembentukan dewan tersebut.

Walaupun kesepakatan gencatan senjata sempat diumumkan, situasi di Gaza dinilai masih jauh dari stabil. Laporan otoritas kesehatan setempat mencatat ratusan korban jiwa masih berjatuhan setelah kesepakatan penghentian konflik diberlakukan.

Kondisi keamanan yang belum pulih membuat sejumlah negara donor memilih menunda pencairan bantuan. Mereka menilai risiko di lapangan masih tinggi, sementara kerusakan infrastruktur akibat konflik terus bertambah.

Di sisi lain, struktur organisasi Board of Peace juga menjadi perhatian komunitas internasional. Beberapa pihak menilai dewan tersebut terlalu identik dengan pengaruh politik Donald Trump dan kurang mencerminkan pendekatan multilateral yang lazim digunakan dalam pengelolaan bantuan internasional.

Sikap tersebut terlihat dari keputusan beberapa negara Eropa, termasuk Prancis dan Inggris, yang tidak bergabung dalam struktur dewan tersebut. Langkah itu dipandang sebagai sinyal adanya keraguan terhadap arah kebijakan dan tata kelola program rekonstruksi Gaza yang dipimpin Washington.

Sorotan lain muncul setelah laporan Financial Times mengungkap adanya pengumpulan donasi melalui rekening JPMorgan tanpa mekanisme pengawasan independen yang dinilai cukup jelas.

Temuan tersebut memicu perdebatan mengenai transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan distribusi dana bantuan internasional yang ditujukan untuk mendukung proses pemulihan Gaza.

(Pos Belitung)