Setahun Jokowi-Ma'ruf, Anggaran Penanganan Covid-19 Mencapai Rp 695,2 triliun
Dalam RAPBN, pos anggaran serupa juga dialokasikan senilai Rp 169,7 triliun mengingat dampak pandemi diduga masih berjalan hingga 2021.
lihat foto
POSBELITUNG.CO - Pandemi virus corona yang melanda dunia, termasuk Indonesia, mendorong pemerintah untuk mengubah alokasi anggaran secara besar-besaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 bahkan sudah diubah dua kali dari defisit sebesar 5,07% menjadi 6,34% PDB.
Pemerintah juga menaikkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 677,2 triliun menjadi Rp 695,2 triliun. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kebutuhan korporasi dan daerah yang bertambah di tengah upaya pemulihan Covid-19.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 87,55 triliun difokuskan untuk kesehatan. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk menangani perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, serta Pemda.
"APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi terpaksa direvisi karena tak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi," demikian kata Pemerintah dalam Laporan Tahunan 2020.
Adapun payung hukum disiapkan dari Perpu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No. 2 tahun 2020 soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.
Menurut pemerintah, beleid keuangan ini akan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk merespon situasi secara extraordinary.
"Antara lain juga memberikan relaksasi defisit mengingat kebutuhan belanja negara untuk menangani Covid-19 meningkat pada saat pendapatan negara menurun," jelas pemerintah.
Dalam RAPBN, pos anggaran serupa juga dialokasikan senilai Rp 169,7 triliun mengingat dampak pandemi diduga masih berjalan hingga 2021.
Kebijakan relaksasi defisit tetap akan berlanjut pada 2021. Di tengah ancaman ketidakpastian global dan domestik, pemerintah tetap fokus pada upaya penyelamatan dari Covid-19, mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
Seiring lonjakan kasus Covid-19 yang terbilang cepat, Indonesia kekurangan Alat Pelindung Diri (APD). Terkait hal ini, Pemerintah mengaku langsung bertindak cepat.
"Sekurangnya 11 juta APD berhasil dihimpun dari belasan negara dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Produksi APD dalam negeri digenjot.
Sejumlah sekolah kejuruan, dan industri rumahan digandeng memenuhi kebutuhan. Hasilnya produksi APD saat ini mencapai 17 juta per bulan," papar Pemerintah.
Pemerintah juga agresif melacak jejak penyebaran kasus Covid-19. Menurut Laporan Tahunan 2020 Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, sebaran Covid-19 terus diburu melalui uji spesimen.
Jumlah dan jangkauannya pun terus ditingkatkan. Menurut pemerintah, uji spesimen terus ditingkatkan dari hanya ratusan di bulan pertama, kini lebih dari 38 ribu spesimen diperiksa setiap hari.
