Ratusan Nelayan Demo usir KIP dari Pantai Matras, Emak-emak Rela Tak Masak Asal Kapal Isap Pergi

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Ratusan warga nelayan gabungan dari Kampung Kuala, Matras, Sinar Jaya, Jelutung Kecamatan Sungailiat, Kampung Aik Antu, Bedukang, Deniang Kecamatan Riau Silip hingga Kampung Pesaren Kecamatan Belinyu menggelar aksi demo turun langsung ke laut menuju empat Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT Timah Tbk yang beroperasi di perairan laut Matras dan sekitarnya, Selasa (10/11/2020).

Aksi ini dilakukan sebagai aksi protes terhadap dimulainya aktivitas penambangan yang dilakukan 4 KIP mitra PT Timah Tbk yang mulai beroperasi sejak Senin (09/11/2020).

Sebelumnya pada Senin (9/11/2020) malam warga nelayan juga sudah memulai aksi demo dengan mendatangi KIP menggunakan beberapa  perahu nelayan menggunakan mesin tempel dan pada hari ini Selasa (10/11/2020) dengan jumlah massa yang lebih besar hingga ratusan orang dan menggunakan puluhan perahu nelayan, mereka mendatangi satu per satu KIP  agar menghentikan kegiatannya.

Aksi demo para nelayan ini dikawal aparat keamanan dari Polres Bangka dan Polda Babel, bahkan anggota kepolisian juga mendirikan posko keamanan di pinggir Pantai Matras, juga mengerahkan beberapa kendaraan seperti truk, ambulance, water Cannon dan lainnya.

Selain itu Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka dan BPBD Kabupaten Bangka juga menurunkan tim ke Pantai Matras Sungailiat.

Baca juga: Dengar Musik dari Handphone saat Hujan di Kamar, Remaja Terpental dan Tewas Disambar Petir

Baca juga: Vaksin Covid-19 Aman untuk Orang Dewasa, Baru Dapat Disuntikkan ke Bayi dan Anak-anak

Aksi yang dilakukan sejak pagi aksi demo yang dilakukan para nelayan ini  berlangsung panas.

"Dari semalam, kami sudah di sini ( Pantai Matras). Kami tidak ingin kapal (KIP) itu beroperasi di sini," tegas  Ayung, satu di antara peserta aksi.

Atut, satu di antara peserta aksi juga mengungkapkan, dirinya bersama ibu-ibu lainnya, sejak tadi pagi sudah berada di pantai.

"Kami dak masak, sudah dari pagi tadi di sini. Kami tahan dak masak, asal (KIP) pergi," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, masih berlangsung mediasi antara pihak kepolisian setempat dengan peserta aksi, para nelayan.

Ali, perwakilan nelayan mengaku aksi ini demo turun langsung ke laut mengepung KIP ini dilakukan karena masyarakat sudah sangat kesal dan sudah tidak percaya lagi dengan aparatur pemerintah dan keamanan serta anggota DPRD, karena persoalan pro kontra KIP ini tidak menemukan solusi yang adil bagi nelayan.

"Lokasi penambangan KIP tersebut merupakan lokasi tangkapan nelayan mencari ikan bawal, memasang jaring ikan Ciu, udang dan memancing ikan kerisi, kalau daerah itu ditambang maka habis dan rusaklah terumbu karangnya sehingga kami akan kesulitan mencari ikan untuk nafkah keluarga kami sehari-hari, kami mohon operasi KIP Ini segera dihentikan," tegas Ali.

Diungkapkan Ali sejak pagi para nelayan sudah berkumpul di pinggiran Pantai Matras Sungailiat untuk turun demo langsung menuju KIP yang sedang beroperasi.

"Alhamdulillah setelah kita temui satu per satu KIP tersebut akhirnya berhenti bekerja, kita bisa lihat betapa merusaknya dan membuat air laut menjadi keruh," tukas Ali didampingi ratusan rekan-rekannya.

Diungkapkannya saat nelayan menuju KIP tersebut terlihat puluhan aparat keamanan sudah berada di dalam semua KIP itu.

"Di dalam KIP itu ternyata banyak juga anggota keamanan bersenjata lengkap di dalam KIP-KIP itu, tapi kami tidak takut kami hanya minta agar KIP itu berhenti operasi," tukas Ali.

Usai melakukan demo di laut, ratusan nelayan bersama puluhan perahunya kembali ke pinggiran Pantai Matras untuk berteduh di dalam beberapa pondok nelayan.

Kegiatan para nelayan ini juga diikuti anggota keluarga mereka seperti para istri dan anak-anaknya.

Usai beristirahat para perwakilan nelayan  difasilitasi Kapolres Bangka AKBP Widi Haryawan dan jajaran Polres Bangka untuk melakukan mediasi dengan pihak PT Timah Tbk dan mitranya.

Semula mediasi akan dilakukan di posko Polres Bangka namun karena terlalu sempit dan panas sehingga dialihkan ke salah satu pondok nelayan.

Baca juga: Kelompok Nelayan Gantung Ikut Jaga Kamtibmas Jelang Pilkada Beltim 2020

Baca juga: Hotel Ini Tawarkan Layanan yang Ekstrem, Berenang di Kolam di Atas Sungai Penuh Buaya, Tertarik?

Tak Temui Titik Temu, Nelayan Tak Mau Angkat Kaki dari Pantai Matras

Sekelompok Nelayan dalam aksi penolakan KIP Pantai Matras bersikukuh tak mau angkat kaki dari lokasi Pantai Matras. Begitu pun dengan PT Timah Tbk menyatakan bersikukuh pada pendirian mereka untuk terus beroperasi di perairan Matras.

Hal tersebut ditegaskan oleh mereka usai digelarnya mediasi antara para nelayan Matras dan sekitarnya bersama pihak PT Timah dan kepolisian di lokasi Pantai Matras, Selasa (10/11/2020).  

Alhasil mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik temu apapun.

Diketahui, hingga saat ini ratusan masyarakat nelayan Matras dan sekitarnya masih berada di Lokasi Pantai Matras, melakukan aksi penolakan terhadap beroperasinya Kapal Isap Produksi (KIP).

"Kami tidak akan pergi dari sini," ucap Wan satu di antara peserta aksi.

Sementara itu, Ketua UPT Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia (LKPI) Sungailiat, Roni Mulya Dinata, kepada Bangka Pos menyebutkan, usai mediasi yang dilakukan tersebut, dianggap tidak menemui titik temu.

Menurutnya, diduga sesuai fakta di mediasi itu, PT Timah tetap pada pendirian mereka untuk tetap melaksanakan operasi di perairan Matras tersebut.

"Saya ndak usah nambah-nambah. Kawan-kawan media bisa lihat sendiri. Dimana kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk teman-teman nelayan," ungkapnya.

Baca juga: Pemkab Belitung Timur Dukung Jalur Rempah Jadi Warisan Dunia

Baca juga: Tukang Sol Sepatu Bersyukur Dapat Bantuan Gerobak dan Payung

 
Diakuinya, sudah kurang lebih 1 jam melakukan pembicaraan dengan pihak terkait, termasuk PT Timah. Diketahui sebelumnya, pihak nelayan telah melakukan audiensi bersama anggota DPRD pada Senin (9/11) kemarin.

Hasil dari rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan tersebut, DPRD Bangka meminta agar jangan dulu terdapat aktivitas pertambangan di sekitaran Pantai Matras.

"Hasil pertemuan kemarin, permintaan dari DPRD kan jelas, meminta (KIP) jangan beroperasi dulu. Itu juga menyikapi kondisi pandemi (Covid-19) ini," sebutnya.

Ia juga meminta pihak berkepentingan dapat memikirkan dan menampung aspirasi masyarakat nelayan ini. Karena sejak Senin (9/11) kemarin, masyarakat terpantau kondusif dalam menyampaikan aspirasinya.

"Dua hari ini, kamu lihat masyarakat adem-adem semua. Tetapi, kalau mereka mau bela wilayah mereka, itu hak mereka kan. Untuk hari ini, kita lihat saja nanti," pungkasnya.

Roni juga menceritakan, hasil komunikasinya bersama Ketua Komisi III, Romlan yang meminta KIP untuk jangan dulu beroperasi, mengingat permintaan pihaknya untuk dilakukannya sosialisasi dahulu dalam dua minggu.

Baca juga: Emak-emak Nekat Naik Perahu Usir KIP dari Pantai Matras, Jangan Rusak Kinceng Nasi Kami !

Emak-emak Nekat Naik Perahu Malam-malam Datangi KIP

Hari sudah beranjak malam, namun para ibu rumah tangga dari Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka ini tetap semangat melakukan aksi demontrasi di Pantai Matras. 

Tak ada rasa takut dan gentar untuk menyuarakan hati mereka mengusir Kapal Isap Produksi yang beroperasi di Perairan Pantai Matras Sungailiat, Senin (9/11/2020) malam.

Mereka bahkan nekat naik perahu malam-malam mendatangi KIP langsung yang beroperasi beberapa mil dari Pantai Matras.

Apa yang mereka suarakan tak berlebihan sudah sejak tahun 2013 mereka menahan amarah karena beroperasi KIP di sekitar Perairan Matras. 

Selama ini laut Matras menjadi sumber penghasilan mereka sebagai nelayan namun dengan adanya KIP suami mereka harus bertarung nyawa melaut bermil-mil ke tempat yang jauh untuk menjaring ikan karena laut Matras rusak oleh penambangan timah yang dilakukan KIP.

Para istri nelayan ini tak ingin periuk nasi mereka tengkurap akibat beroperasinya KIP di Perairan Pantai Matras.

"Jangan dimarah pak ibu-ibu ni, dek mal nek ngerubah pak tapi orang tu yang nggak e. Bapak ni bantulah kami ni," teriak para ibu kepada pihak kepolisian saat mengamankan aksi demo tersebut.

Menurut petugas kepolisian mereka membantu mengamankan agar tidak terjadi aksi anarkis terkait demo tersebut.

"Oh pak percuma ngaman-ngaman tapi KIP disane lah masuk, KIP pulang, larilah bukan kami perempuan ni, yang disuruh pulang," jerit para ibu menyuarakan hati mereka.

"Ayo ibu-ibu kita maju pegi, jangan mundur! Pejabat banyek nginjek kita. Kami minta tolong kami ni mohon kek bapak," ungkap ibu-ibu,

Beberapa ibu nekat naik perahu untuk mengusir KIP dari Pantai Matras. Pihak kepolisian berupaya mengingatkan mereka agar menjaga keselamatan namun tak mereka gubrik demi menyuarakan hati mereka agar KIP tak beroperasi di Perairan Pantai Matras.

Diakui seorang istri nelayan bernama Ipek, mereka sudah muak dengan adanya KIP yang beroperasi dekat Pantai Matras.

Kondisi ini sudah lama mereka rasakan sejak tahun 2013 yang lalu.

"Kami minta, tolong  singkirkan itu KIP. Kami ni nyarik ikan dak pacak ke laut. Dari dulu sampai sekarang tidak ada lagi yang kami gawe, hanya nelayan inilah. Sekarang masuk KIP disini," keluh Ipek.

Dia minta pemerintah dan aparat terkait  menghentikan aktivitas KIP itu.
Pasalnya jika Pantai Matras rusak oleh ulah beroperasinya KIP maka hilanglah mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

"Ni lah kinceng nasi kita. Kalau KIP jalan Dampak negatif yang ditimbulkan nanti banyak," kata Ipek.

Dia mengatakan sektor pariwisata disini juga akan terganggu, begitu juga sektor lainnya. 

Dengan tegas mereka minta agar KIP tidak beroperasi lagi di Pantai Matras.

Seorang ibu bernama Keling meminta agar suara mereka didengar. 

Menurutnya, anaknya sempat ditahan gara-gara demo mengusir KIP.

Untuk itu jika tidak ada tindakan dari pihak-pihak terkait mengusir KIP maka mereka akan melakukan aksi lebih besar lagi.

"Kami sudah lalui jalan yang benar tapi tetap disalahkan," sesalnya.

"Kami ini sudah diabaikan, kalau seandainya para pejabat itu turun, tidak mungkin kapal KIP itu masuk. Pokoknya kami menolak adanya KIP di Perairan Pantai Matras," tegas Keling.

Dia menanyakan dimana letak keadilan bagi para nelayan Matras dan sekitarnya.

Menurutnya pemerintah seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat bukan  menghilangkan mata pencarian masyarakat.

( Bangkapos.com/ Edwardi /Ramandha / Nurhayati )