Pemohon SKT dan APH Berkurang hingga 50 Persen, BPHTB Justru Over Target, Ini Rinciannya

Pemohon SKT dan APH Berkurang hingga 50 Persen, BPHTB Justru Over Target, Ini Rinciannya

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Lesunya penjualan tanah di masa pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah pemohonan pembuatan sertifikat tanah berkurang.

Camat Tanjungpandan Sawani menyampaikan, berdasarkan pencatatan registrasi di Kantor Camat Tanjungpandan pemohon surat keterangan tanah (SKT) dan akta pelepasan hak (APH) menurun hingga 50 persen dibanding sebelum pandemi.

Baca juga: Jual Aset Tanah atau Rumah Sepi Pembeli, Transaksi Properti Pun Lesu Terdampak Covid-19

Dia mengatakan, hal itu terjadi karena lahan di Tanjungpandan sudah banyak dimiliki secara pribadi. Selain itu minat beli masyarakat berkurang selama pandemi Covid-19.

"Kalau berdasarkan data yang masuk di masa pandemi ini, yang ngurus SKT sekitar 30-40 orang, kebanyakan tanah kavling. Jadi penurunannya kelihatan. Kalau kami hanya pencatatan saja, proses ada di desa atau kelurahan," ujar Sawani kepada posbelitung.co, Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Penjualan Rumah Subsidi di Bangka Belitung Merosot dari Tahun ke Tahun, Ketua Apersi Beber Angkanya

Dia menjelaskan, kendala pemohon SKT atau APH umumnya karena ada salah data ataupun ada data yang kurang dan dapat dilengkapi.

"Kalau salah data itu misalnya tanah seharusnya di RT 20 tapi di data RT 17. Selain itu luasan tanah yang tidak sesuai, tapi masih bisa diperbaiki," ujarnya.

BPHTB tidak terpengaruh

Kasubit Pendataan dan Pendaftaran, Badan Pengelola Pajak Registrasi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung, Erda mengatakan, pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak terpengaruh pandemi Covid-19.

Baca juga: Sempat Terseok di Awal Pandemi, Penyaluran KPR Mulai Menggeliat

Menurutnya, meskipun ada pengurangan target pajak, namun realisasinya selalu over target.

Erda menjelaskan, BPHTB adalah pajak atas perolehan tanah dan bangunan.

Tolok ukur capaiannya adalah tercapainya target setiap tahunnya. Ada dua jenis yang dikenakan pajak pada BPHTB, yakni selain jual beli ada juga peningkatan hak.

"Jadi sasaran dari BPHTB tidak hanya jual beli tapi ada peningkatan hak tadi. Misalnya tanah masih status SKT ketika mau disertifikatkan menjadi hak milik, maka di situ ada kewajiban BPHTB. Jadi nilai BPHTB ditentukan dari nilai perolehan objek pajak (NPOP) dilihat dari nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan banguan (PBB)," jelasnya.

Baca juga: Peminat Lelang Agunan di Perbankan Turun, Begini Analisis Pihak Bank

Dia menyampaikan adanya pandemi tidak terlalu beperngaruh karena dari pemeritah saat ini juga ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Hal ini adalah upaya untuk melegalkan bidang-bidang tanah yang dimiliki masyarakat untuk memiliki hak legalitas.

"Terkait dengan BPHTB di Undang-Undang Nomor 28, kami lihat dulu lihat dulu objeknya. Kalau yang didaftarkan tersebut NPOP di atas Rp60 juta itu terutang BHPTB-nya. Sedangkan di bawah itu tidak dikenakan pajak," kata Erda.

"Di sini diharapkan masyarakat jangan khawatir, karena pemerintah Kabupaten Belitung memberikan pengurangan sebesar 75 persen sehingga kewajiban pajaknya cuma 25 persen dari yang sudah ditetapkan."

Baca juga: Sosok PNS Terkaya Hartanya Rp56 Miliar, Miliki Mobil Mewah Tanah Dimana-mana, Ini Jabatannya

Lanjut Erda, target dan realisasi dari BPHTB dua tahun lalu over target berturut-turut. BPHTB merupakan nomor dua pendukung pajak daerah dari 11 pajak daerah yang ada di Belitung.

"Realisasi tahun tahun 2019 untuk BPHTB target sekitar Rp15 miliar, realisasinya sekitar Rp22 miliar atau 144 persen. Tahun 2020 target sekitar Rp14,5 miliar realisasinya sekitar Rp17,9 miliar atau 118 persen," katanya.

Sedangkan sampai dengan bulan Juni per tanggal 24 Juni dari target BPHTB sejumlah sekitar Rp14,5 miliar yang sudah tercapai sekitar Rp4,4 miliar. (*)