Kemendikbudristek Tetapkan Aturan Baru Seragam Sekolah, Dewan Minta Tak Beratkan Orangtua Siswa

Lanjut Iskandar, dirinya pernah mendengar terkait pakaian adat ini, Pemerintah Provinsi Babel sudah pernah melakukan rapat di Provinsi Riau beberapa waktu lalu dengan daerah-daerah yang kental adat melayunya.

"Kita belum tahu kabar lanjutannya, apakah nanti satu Provinsi Babel akan disamakan pakaian adatnya atau memang setiap kabupaten diperbolehkan menentukan sendiri," jelasnya.

Ia mengaku, pihaknya sudah pernah membahas perihal tersebut secara internal di Dinas Pendidikan Bateng untuk menentukan dasar kebijakannya di tingkat daerah.

"Makanya kita tunggu dari pemprov, kalau memang mau disamakan, setidaknya harus ada pergub (peraturan gubernur) atau perda (peraturan daerah) yang mengatur. Kalau di tingkat kabupaten, minimal harus ada Perbup," sambungnya.

Disamping itu, untuk menentukan pakaian adat tentu harus melibatkan lembaga adat dan tokoh adat Bangka Belitung agar tidak terjadinya kekeliruan. Pasalnya, pemerintah tidak boleh sembarangan menentukan jenis pakaian adat yang akan dikenakan oleh siswa-siswi nantinya.

"Nanti kita musyawarahkan dulu dengan kepala sekolah, pimpinan dan tokoh adat untuk menurunkan permen (peraturan menteri) tersebut menjadi perda atau perbup," ujarnya.

Iskandar berkata, pada dasarnya kebijakan penggunaan pakaian adat bagi pelajar tersebut sangatlah perlu untuk diterapkan terutama untuk melestarikan adat Babel kepada generasi penerus.

Membebani Orangtua

Sementara aturan pakaian adat bakal menjadi seragam sekolah bagi siswa SD hingga jenjang SMA dikhawatirkan orang tua dan wali murid akan menambah beban. Menurut mereka tanggungan untuk bersekolah akan semakin membengkak karena harus membeli pakaian adat untuk anaknya.

Seperti yang dikatakan Maya (36) salah seorang wali murid siswa SD Negeri di Kota Pangkalpinang.
Ia mengaku sangat keberatan dan terbebani jika aturan tersebut harus diterapkan. Pasalnya selain harus menambah biaya pengeluaran, para orangtua juga kerepotan untuk mempersiapkan seragam anaknya.

"Pakaian adat ini khawatirnya akan menambah beban kami dan bikin repot orangtua saja," ujar warga Kelurahan Opas, Kecamatan Tamansari, kepada Bangka Pos, Jumat (14/10/2022).

Maya menilai Kemendikbudristek terlalu fokus pada hal-hal yang kurang krusial ketika seharusnya mereka fokus meningkatkan mutu pendidikan.

"Kita bukan tidak cinta budaya, tapi alangkah baiknya, jika pakaian adat itu lebih baik acara tertentu saja," bebernya.

Senada dikatakan Aurelya (40) wali siswa lainnya. Menurut warga Kelurahan Kacangpedang, Kecamatan Gerunggang ini, aturan pakaian adat itu bukan urgensi di dunia pendidikan

"Seharusnya mutu pendidikan lah yang harus ditingkatkan. Lebih baik pemerintah fokus bagaimana kebijakannya itu berdampak terhadap kualitas pendidikan," ungkapnya.