Aksi Damai Kaling, RT, RW dan Perwakilan Masyarakat Minta SKT Dicabut dan Lurah Paal Satu Diganti

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Rombongan kepala lingkungan, ketua RT, RW dan perwakilan masyarakat menggelar aksi damai di Kantor Lurah Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung pada Jumat (10/2/2023) siang.

Setibanya di kantor lurah, mereka membawa spanduk bertuliskan dua poin tuntutan.

Pertama meminta pihak kelurahan mencabut surat keterangan tanah (SKT) di lapangan bola secepatnya dan jadikan aset kelurahan.

Kedua mengganti Lurah Paal Satu beserta Kasie Pemerintahan dan Kasie Ekonomi Pembangunan.

Sementara itu, Lurah Paal Satu M Yusuf hadir mendengarkan orasi didampingi personel dari Polres Belitung dan Polsek Tanjungpandan.

"Kami tetap pada dua permintaan kami. Kalau pun tidak diganti, kami lepas semua (mengundurkan diri)," ujar Koordinator Lapangan sekaligus Kaling 03 Yulianto kepada posbelitung.co.

Menurutnya, rombongan sudah sepakat meminta agar Bupati Belitung secepatnya memberikan hasil telaah sebagai petunjuk mencabut SKT yang diterbitkan tanggal 4 Januari 2023 itu.

Ia mengakui memang semenjak penolakan tersebut mencuat, pihaknya belum pernah bertemu bupati dan sekda.

Namun beberapa waktu lalu, mereka sempat bertemu dengan Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie yang menyarankan agar SKT tersebut dicabut.

"Tapi hasil telaah sampai saat ini belum sampai ke bupati. Tadi kami konfirmasi masih di bagian pemerintahan," katanya.

Yulianto beserta rombongan memang menginginkan proses pencabutan SKT dilakukan secepatnya.

Sama halnya ketika Lurah Paal Satu menerbitkan SKT tertanggal 4 Januari dan tercacat di Camat Tanjungpandan tertanggal 6 Januari 2023.

"Itu bisa dipertanyakan kenapa prosesnya cepat. Karena RT dan Kaling tidak tanda tangan, artinya turunkan stafnya kenapa, ada masalah apa di Paal Satu," katanya.

Selain itu, kata Yulianto, pihaknya juga sudah menyampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bahwa terdapat tidak kesesuaian antara akta kelahiran dengan nama yang tertera dalam SKT.

Menurutnya perbedaan nama tersebut tanpa didasari ketetapan pengadilan.