APK Perguruan Tinggi di Babel Rendah, Pemprov Upayakan 3 Langkah, Dalami Data buat Cari Akar Masalah

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 ikut menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertempat di Ruang Pasir Padi Lantai 3 Kantor Gubernur Babel, Selasa (14/2/2023).

Kehadiran STISIPOL Pahlawan 12 diwakili oleh Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, Bambang Ari Satria.

"Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi dapat menunjukkan kualitas layanan pemerintah terhadap hak masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan tinggi. APK PT dapat dikatakan baik jika menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan akses menempuh pendidikan tinggi," kata Bambang kepada Bangkapos.com.

"Satu di antara indikator keberhasilan pendidikan tinggi adalah dengan melihat besarnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan dari jenjang pendidikan menengah ke jenjang pendidikan tinggi," imbuhnya.

Menurutnya, berapa faktor penyebab APK Pendidikan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rendah, juga sudah disampaikan BPS lewat temuan survei.

Yakni karena para pelajar lebih memilih untuk bekerja, merasa pendidikan SMA cukup, faktor menikah, tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

"Intervensi kebijakan yang perlu dilakukan adalah pemerintah provinsi harus segera membuat kebijakan yang ekstra luar biasa untuk mempercepat peningkatan APK melalui beasiswa, penguatan perguruan tinggi berkualitas akses terhadap lapangan pekerjaan, peningkatan kesadaran masyarakat," jelasnya.

"Kemudian, sinergitas perguruan tinggi dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemberian motivasi dari keluarga berlatar pendidikan baik kepada anak, dan pemerintah pusat dan daerah menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi," kata Bambang.

Dia menyadari bahwa skema beasiswa mengandalkan APBD Provinsi saja memang tidak cukup, dan perlu kolobarasi antar stakeholder.

"Mulai dari meningkatkan kuota beasiswa KIP Kuliah dari usulan baru dan usulan masyarakat Kemendikbudristek dan perlunya desa mengganggarkan dana desa untuk pendidikan tinggi," kata dia. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)