Soal Kebijakan Pertimahan di Bangka Belitung, AITI Sindir DPRD dan Pj Gubernur Tak Selaras

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya juga menyoroti persoalan pertambangan timah di Babel. Pria yang kerap disapa BPJ ini berharap agar kondisi di Babel terjaga dan aman, apalagi akan menyambut bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri.

Imbauan ini ditujukan BPJ kepada seluruh pihak di Babel yang berhubungan dengan sektor pertambangan.

"Saya mengimbau kepada semua pihak, baik Pj Gubernur, Kapolda dan jajarannya, para penambang, pelaku dunia usaha serta semua stakeholder yang ada di Bangka Belitung, agar dalam menyambut bulan puasa dan Lebaran 2023 ini untuk menjaga kekompakan dan kondusifitas dunia usaha," ujar BPJ kepada Bangka Pos, Senin (6/3/2023).

Selain itu, dia juga mengingatkan agar penambang timah untuk melakukan aktivitas tambang di wilayah yang memang sesuai aturan.

"Para penambang harus dapat menahan diri untuk tidak bekerja di area yang tidak dalam peruntukan, menghindari gejolak atau gesekan sosial horizontal dalam bekerja, sehingga Pj Gubernur dan Kapolda dapat fokus dalam mengarahkan pembangunan ekonomi dan kamtibmas di Babel ini," katanya.

Ia menilai, selain pertambangan, pemerintah provinsi dan jajarannya juga harus fokus untuk menangani permasalahan lain di Babel.

"Banyak hal yang bisa dikerjakan selain berkutat pada persoalan pertimahan saja. Dengan demikian pergerakan dan pertumbuhan ekonomi Babel tetap terpelihara positif dalam menuju bulan puasa dan Lebaran 2023," imbuhnya.

Harus Didukung Semua Stakeholder

Dosen Hukum Tata Negara (HTN) FH Universitas Bangka Belitung (UBB), Muhammad Syaiful Anwar menilai, kebijakan Pj Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin dalam satu tahun belakangan sudah baik. Namun tetap saja Pj Gubernur tidak bisa berdiri sendiri.

"Harus didukung oleh semua stakeholder, karena Pemerintah Provinsi tidak bisa bergerak mandiri. Harus dilakukan secara bersama dan seiring sekata dengan semua pihak, sehingga program yang sudah dicanangkan bisa terpenuhi secara baik pula," ungkap Anwar kepada Bangka Pos, Senin (6/3/2023).

Anwar menambahkan, meski begitu langkah yang diambil harus cepat serta tepat, agar akselerasi atau percepatan pemenuhan program dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Babel.

"Permasalahan yang dihadapi Gubernur Babel cukup kompleks. Terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan cukup banyak, di antaranya terkait dengan pendidikan dan kesehatan masyarakat Babel," tutur Anwar.

"Kemudian ada masalah lingkungan hidup, bahan pangan masyarakat, infrastruktur di Babel, manajemen ASN maupun berkaitan dengan batas wilayah Babel dan masih banyak lagi permasalahan yang cukup kompleks," sambungnya.

Oleh karena itu, sebagai akademisi dia berharap kinerja Ridwan sebagai Pj Gubernur dapat menciptakan dan menancapkan sebuah program maupun ide baru yang solutif, agar menjadi acuan kepemimpinan ke depannya.

Pelayanan Publik