Berita Pangkalpinang

Peserta Seleksi PPPK Guru di Pangkalpinang Cemas, DPRD Desak Pengumuman Hasil Tak Diperpanjang

Peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru formasi tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang cemas

Penulis: Suhendri CC | Editor: Kamri
gurupppk.kemdikbud.go.id
Tangkapan layar laman PPPK Guru 2022. 

Sekadar diketahui, Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 menyediakan 130 kuota PPPK. Rinciannya, 118 kuota untuk PPPK guru dengan 80 formasi dan 12 kuota untuk PPPK nakes dengan tiga formasi.

Desak Proses Rekrutmen Segera Diselesaikan

DPRD Kota Pangkalpinang mendesak pemerintah setempat untuk segera menyelesaikan proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal ini imbas dari keresahan para peserta seleksi PPPK guru yang sampai kini belum mendapatkan pengumuman tentang proses yang mereka ikuti.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady menegaskan, pihaknya sendiri mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) setempat untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Terutama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tentang hasil seleksi PPPK guru.

“Kami berharap agar BKPSDMD dapat segera melakukan konfirmasi kepada pusat,” tegas Rio kepada Bangkapos.com, Minggu (12/3/2023).

Baca juga: Bupati Beltim Perjuangkan TU dan Penjaga Sekolah Jadi PPPK, Tulis Surat ke Kemendikbud dan Menpan

Rio menekankan sudah semestinya para peserta seleksi PPPK guru mengetahui hasil dari kerja keras mereka mengikuti rangkaian proses yang telah ditentukan.

Mulai dari seleksi administrasi hingga observasi yang dilakukan oleh guru senior, kepala sekolah, dan pengawas sekolah serta dinas pendidikan setempat.

Hingga puncaknya yakni pengumuman hasil akhir proses rekrutmen, dapat diangkat menjadi PPPK ataupun tetap menjadi tenaga honorer.

Sehingga jangan sampai para guru honorer yang mengikuti proses rekrutmen PPPK guru tidak mendapatkan kepastian.

Pasalnya hal ini dianggap membuat keresahan tersendiri bagi kalangan guru honorer yang berharap dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur PPPK.

Langkah itu pula sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya menyejahterakan guru honorer yang ada di Pangkalpinang.

“Jangan sampai para guru yang sudah mengikuti tes dan dinyatakan lulus, namun belum mendapatkan kepastian. Apakah mereka dapat langsung diangkat atau tidak, karena hal ini tentu sangat meresahkan bagi para guru yang terdaftar dalam PPPK,” jelas Rio.

Menurut politisi PKS ini, saat ini jumlah tenaga kependidikan di Kota Pangkalpinang memang sangat kurang, bahkan jumlahnya mencapai 408 orang.

Halaman
123
Sumber: Bangka Pos
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved