Kebijakan Soal Hilirisasi Timah Dinilai Belum Jelas, Harwendro: AETI Deg-degan

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Iklim berusaha di sektor timah Indonesia terguncang setelah beberapa wacana tentang pengaturan tata kelola pertimahan yang akan dikeluarkan pemerintah, seperti penghentian ekspor ingot dan hilirisasi. 

Pengusaha mendukung langkah tersebut, namun butuh waktu yang lebih untuk menyiapkan industri hilirisasi.

Isu penghentian ekspor ingot dan hilirisasi menjadi topik dalam seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) di Novotel Bangka, Pangkalanbaru, Bangka Tengah, Sabtu (18/3/2023).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Harwendro Adityo Dewanto, salah satu pembicara dalam seminar tersebut, mengungkapkan, kondisi bisnis timah Indonesia saat ini. 

Harwendro menyebut ada ketidakstabilan dalam bisnis pertimahan di Bangka Belitung.

"Nah yang teman-teman AETI sering bikin pusing kepala, bikin deg-degan sebagai pelaku usaha karena regulasi pemerintah berubah-ubah. Dikatakan ada moratorium, belum selesai, ada hilirisasi, belum selesai, ada mineral strategis nasional," kata Harwendro.

Menurut Harwendro, pengusaha merasa tidak ada kepastian terhadap regulasi tentang bisnis pertimahan di Indonesia. 

"Itu tentu membuat iklim usaha jadi bergoyang-goyang, tidak ada kepastian, yang bagaimana kita mau berusaha ke depan, padahal kita sudah investasi dengan cukup banyak, enggak sedikit," ujarnya.

Selain masih terbentur regulasi, lanjut dia, hilirisasi industri timah membutuhkan waktu. 

"Bangun pabrik saja gampang, dengan investasi yang ada, uang yang ada, kita bangun pabrik selesai. Tetapi kami butuh kepastian tentang relaksasi waktu, untuk itu, supaya bisa berjalan," tutur Harwendro.

Ia menyebut, investasi industri hilirisasi berkisar Rp20 miliar hingga Rp2 triliun, tergantung jenis industrinya. 

Namun, persoalan bukan sekadar nilai investasi, tetapi keberlanjutan perusahaan. Sampai saat ini, pihaknya belum mengetahui kapan pemerintah akan secara resmi melarang ekspor ingot.

"Sebetulnya wacana akhir tahun yang lalu soal hilirisasi, ternyata ada relaksasi setahun ini, dan kita enggak tahu di awal tahun 2024 di mana, di akhir 2023 bagaimana," ujar Harwendro.

Lebih lanjut, Harwendro menyebut, 17 anggota AETI mendukung langkah hilirisasi. Perusahaan Mitra Stania Prima yang dikelolanya sudah memulai langkah itu dengan melakukan feasibility study (studi kelayakan). 

"Kalau dari saya sendiri, perusahaan saya sudah siap hilirisasi tahun ini, tetapi saat ini sedang menyusun feasibility study," ucapnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, mengatakan, Pokja Hilirisasi Timah sudah menyampaikan hasil ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hasilnya kajian itu terkait skenario terhadap kebijakan hilirisasi timah.

"Secara umum, kita mengusulkan siap hilirisasi, tetapi kalau bisa bertahap, yang kedua bertahap dan tidak larangan nol logamnya. Akan dibuat skenario, bagaimana kita melaksanakan kewajiban hilirisasi, tetapi tetap ada ruang untuk kita menyiapkan diri," kata Ridwan.

Dia menuturkan, pengusaha membutuhkan waktu sekitar 23 bulan dengan nilai investasi Rp500 miliar untuk membangun industri hilirisasi. 

"Hasil hitungan teknisnya begitu, untuk bangun pabrik 23 bulan sederhananya dua tahun, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp500 miliar, tidak raksasa amat, masih bisa dijangkau," tuturnya.

Sebelumnya, dalam membuka kegiatan seminar tersebut, Ridwan Djamaluddin mengatakan, hilirisasi mineral merupakan proses Indonesia berubah dari industri ekstraktif menjadi lebih maju seperti pengolahan, manufaktur, dan lain-lain. 

Tentunya, ada tantangan dalam proses hilirisasi tersebut, yakni adanya kebiasaan lama dan zona nyaman yang telah bertahan selama puluhan tahun.

"Sebetulnya saya tidak melihat ini atas arahan pimpinan saja, tetapi lebih atas kesadaran kita bahwa hakikatnya sumber daya alam itu kan jumlahnya terbatas," kata Ridwan.

Ia menegaskan, Indonesia harus naik kelas dan tidak boleh terus-menerus berada di level paling bawah, yakni industri ekstraktif saja. 

"Sehingga, semangat hilirisasi itu adalah upaya untuk ke sana, meningkatkan nilai manfaat, tidak hanya bagi generasi masa kini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang," ujarnya.

Ridwan juga berharap, dari hilirisasi tersebut ada upaya-upaya untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendirikan industri baru.

Mineral strategis

Sebelumnya, Ridwan Djamaluddin mengajak Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto meninjau pengolahan bijih timah dalam rangka kelanjutan dari Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang tahun 2023 dengan tema "Mengembalikan Komoditas Timah sebagai Mineral Strategis dalam Rangka Mengamankan Penguasaan Aset Mineral". 

Lalu, dilanjutkan dengan peninjauan smelter PT Venus Inti Perkasa (VIP), yang berada di Ketapang, Pangkalpinang, Jumat (17/3/2023).

Ridwan mengatakan, dirinya mengajak Gubernur Lemhannas ke smelter tersebut untuk menunjukkan salah satu bentuk upaya dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengolah bijih timah. 

"Kita mau kasih lihat bahwa adanya smelter ini adalah salah satu upaya kita mengolah dari bijih timah menjadi balok timah. Kita kasih lihat proses-prosesnya, termasuk bagaimana kita mencetaknya, mengirimnya, inilah yang diekspor, biar jelas," katanya.

"Kunjungan oleh Gubernur Lemhannas merupakan kunjungan yang baik karena Pak Gubernur ingin meningkatkan nilai manfaat dari timah yang ada, termasuk untuk generasi yang akan datang. Ketika disebut mineral strategis, itu pemanfaatannya menjadi strategis," ujar Ridwan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Andi Widjajanto. Andi mengatakan, kedatangannya bersama tim ke tanah yang kaya akan timah ini memang untuk membahas tentang banyak hal terkait timah, terutama tata kelolanya.

"Yang kita bahas tadi di FGD adalah bagaimana kita menjadikan timah sebagai komoditas strategis sehingga kita bisa menargetkan Indonesia menjadi pemain besar timah di dunia. Untuk itu PR-nya adalah mengatur kembali tata kelola penambangan timah dari hulu ke hilir," jelasnya. (tea/w6)