Bom Bom Sebut Sisa Kelebihan Sertifikat Lahan Transmigrasi Desa Jebus Ada di BPN

POSBELITUNG.CO, BANGKA -Keberadaan 105 persil sertifikat sebagaimana dalam dakwaan Jaksa  Penuntut Umum (JPU) masih menimbulkan tanda tanya.

Pasalnya, dari jumlah tersebut baru sebagian kecil yang berhasil disita Penuntut Umum. Kicauan Ariandi alias Bom Bom, menyingkap fakta baru dala kasus dugaan korupsi lahan transmigrasi desa Jebus tahun 2021.

Baca juga: Korupsi Lahan Transmigrasi Jebus, Terdakwa Sempat Minta Diterbitkan Sertifikat Atas Nama Pribadi

Bom bom, mengaku jika masing msing terdakwa mendapat jatah sertifikat. Untuk terdakwa Slamet Taryana mendapat 18 persil, Ridho Firdaus 5 persil, Elyna Rilnamora Purba 15 persil, Hendri 10 persil dan Ridho 10 persil.

Untuk terdakwa Bom Bom sendiri memperoleh 7 persil. Sementara  sisanya kata Bom Bom masih berada di kantor BPN Kabupaten Bangka Barat.

Dari kalkulasi tanya jawab Bom bom dengan majelis Hakim, jumlah  diperoleh angka kurang lebih 93 persil sertifikat.

Dari jumlah 93 persil tersebut terkuak jika sebagian ada yang belum di sita oleh penuntut umum. Termasuk barang bukti sertifikat milik terdakwa Bom Bom yang belum sempat di sita penyidik.

"Sisa sertifikatnya masih ada di BPN, karena sebelumnya ada beberapa dari mereka yang  memberikan materai untuk blako penerbitan sertifikatnya," kata Bom Bom saat bersaksi di Pengadilan Negeri PHI / Tipikor Kelas 1A Pangkalpinang, Selasa (26/9/2023).

Kesaksian Bom Bom tersebut sempat mengundang perhatian ketua Majelis Hakim Mulyadi yang menanyakan apakah sejumlah pegawai BPN Bangka Barat, turut mendapat jatah sertifikat di luar 68 KK tersebut.

"Jadi untuk orang BPN dapat jatah juga," tanya Mulyadi.
.
"Iya memang dapat," timpal Bom Bom.

Pada kesempatan itu Bom Bom menjadi saksi dalam perkara lima terdakwa Slamet Taryana, Ridho Firdaus, Elyna Rilnamora Purba, Hendry dan Anshori.

(Bangkapos.com / Anthoni Ramli)