Bawaslu Babel Ajak Masyarakat Kawal Tahapan Pemilu 2024 untuk Cegah Politik Uang

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap partisipasi publik dalam mengawal demokrasi dan tahapan Pemilu 2024.

Bawaslu Babel menyebutkan bahwa persentase tertinggi tingkat kerawanan politik uang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berada di Kabupaten Bangka Selatan, dengan persentase sekitar 11 persen.

Data itu membuat Bawaslu Babel terus bekerja secara ekstra guna mencegah terjadinya politik uang di setiap tahapan Pemilu 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, EM Osykar saat menjadi narasumber dalam agenda yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang partisipasi pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bebas dari Korupsi, Rabu (18/10/2023) kemarin.

Dalam agenda yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu, Osykar memaparkan tentang pencegahan politik uang di Bangka Belitung.

“Bawaslu pada prinsipnya selalu berusaha mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu, singkatnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Pemuda dalam hal ini harus peduli terhadap proses dan tahapan pemilu sekarang, peduli terhadap isu-isu nasional terkait pemilu dan demokrasi,” papar EM Osykar dalam rilis yang diterima.

Osykar juga menjelaskan, berkaca pada pada Pemilu tahun 2019 lalu jumlah persentase politik uang dalam Pemilu memang sangat rentan dan terjadi di 34 provinsi.

“Masyarakat kita sering dipengaruhi oleh pernyataan ambil uangnya jangan pilih orangnya, yang dibungkus secara tidak benar dan sehat. Padahal seharusnya adalah jangan ambil uangnya, laporkan orangnya,” terang Osykar.

Dia berharap adanya partisipasi publik dalam mengawal demokrasi dan tahapan Pemilu 2024.

Pasalnya, terdapat berbagai macam modus politik uang atau cara memberikan uang yang membutuhkan peran pencegahan dan pengawasan masyarakat secara luas.

"Maka dengan demikian, kalau melihat politik uang, laporkan orang-orang itu ke Bawaslu," tegassnya.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)