KPU RI Akui Sirekap Salah Baca Data Angka, 3 Terbaca 8

Idham menuturkan KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

“Sebab hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id,” tuturnya.

Ketidakpercayaan

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty mengatakan saat ini mulai muncul ketidakpercayaan proses pemilu akibat adanya gangguan dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ketidakpercayaan mulai naik berkenaan dengan Sirekap yang mengalami gangguan. KPU menyatakan ada jutaan yang berusaha meretas Sirekap,” kata Lolly.

Lolly sendiri telah mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk terus melakukan pengawasan melekat sesuai prosedur dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Proses penghitungan ini disebut Lolly merupakan tahapan penting sehingga diperlukan kehati-hatian segala langkah pengawasan.

“Kita saat ini memasuki tahapan yang amat penting. Akan menjadi masa-masa yang menentukan bagaimana kualitas kerja pengawasan kita dalam proses rekapitulasi berjenjang yang akan kita lakukan,” tuturnya.

“Ini membutuhkan kehati-hatian secara tata cara prosedur dan mekanisme tidak boleh ada yang tidak benar,” tambah Lolly.

Banyak Masukan

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya menerima banyak masukan masyarakat perihal data real count yang ditampilkan dalam laman resmi KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/ yang dinilai tidak akurat dan kacau.

“Data perolehan suara partai-partai tidak mencerminkan realitas persentase suara masuk. Pun jika dijumlahkan perolehan suara partai dan masing-masing calegnya totalnya tidak sinkron dengan yang tertulis di laman tersebut,” kata Jazuli Juwaini.

Hal ini, lanjut Jazuli, dikhawatirkan menjadi sumber masalah baru menyangkut integritas hasil pemilu. Karena setiap suara sangat berharga maka akurasi dan validitas sistem hitung KPU harus benar-benar dijamin bukan malah menimbulkan tanda tanya dan keragu-raguan publik.

“KPU harus mengevaluasi real count penghitungan suara yang ditampilkan di website-nya dan menjelaskan kepada publik mengapa angka-angkanya demikian dan menimbulkan banyak tanya di masyarakat,” terangnya.

Jika KPU tidak segera memperbaiki akurasi dan validitas data-data yang ditampilkan lebih baik real count-nya ditutup saja sehingga tidak menimbulkan keraguan kualitas dan integritas hasil pemilu.

“Demikian juga jika Sirekap KPU tidak terjamin validitasnya karena berbagai alasan teknis maka proses rekap harus dikembalikan hanya dengan penghitungan manual berdasarkan C1 hasil di setiap TPS,” pungkas Jazuli.