BIODATA Singkat Thamron Alias Aon, Bos Timah yang Hartanya Disita Kejagung Hingga Rp100 Miliar

POSBELITUNG.CO -- Tidak banyak informasi tentang profil Thamron alias Aon.

Selain dia dikenal sebagai pengusaha timah asal Koba, Bangka Tengah.

Hartanya berlimpah dan orang-orang menyebutnya dengan panggilan Bos Aon.

Penjabat (Pj) Gubernur Babel 2022-2023, Ridwan Djamaluddin mengangkatnya sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung, Minggu (19/2/2022).

Ridwan Djamaluddin saat ini sedang menjalani sidang sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Sulawesi Tenggara, dengan kerugian negara Rp21 triliun. 

Baca juga: Biodata M Riza Pahlevi Tabrani, Dirut PT Timah yang Lengser di Periode Kedua, Kini Jadi Tersangka

Pria kelahiran Mentok, Bangka Barat itu terjerat kasus korupsi saat dia menjabat Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

Sementara siapa Aon, yang kini menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung RI atas dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022.

Dia sudah ditangkap pada Selasa (6/2/2024) lalu dan ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

Mengutip situs Kejaksaan Republik Indonesia, Thamron alias Aon pernah tersangkut kasus hukum dan menjadi terdakwa Perkara Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin pada tahun 2006. 

Baca juga: 2 Sosok Inilah yang Bikin Harvey Moeis Jadi Tajir dalam Bisnis Timah, Satunya Dirut Perusahaan

Ia dikenal dekat dengan pejabat dan petinggi kepolisian.

Satgas tambang timah ilegal terbentuk setelah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengumpulkan para pengusaha tambang yang ada di Pulau Bangka di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Minggu (19/6/2022).

Thamron alias Aon, pengusaha asal Koba yang telah malang melintang di sektor pertimahan ditunjuk Pj Gubernur Babel sebagai Ketua Satgas.

Dalam rapat tersebut, Ridwan Djamaluddin berharap, dengan adanya satgas ini dapat meminimalisir pertambangan ilegal di masa mendatang.

Untuk mengatasi hal ini, lanjutnya, tidak dapat dilakukan oleh Pemprov Babel saja, tetapi juga menuntut peran masyarakat, serta pihak keamanan.

"Untuk memuluskan permasalahan ini tidak dapat ditangani oleh pemerintah saja, akan tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat, terutama pelaku usaha tambang," kata Ridwan Djamaluddin.