BIODATA Singkat Thamron Alias Aon, Bos Timah yang Hartanya Disita Kejagung Hingga Rp100 Miliar

Selama satu bulan lebih dirinya menjadi penjabat gubernur, sudah beberapa kali dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) tambang timah ilegal yang mengakibatkan lingkungan rusak dan negara dirugikan.

Dari hasil sidak itu, kata Ridwan Dajamaluddin, dirinya meminta para kolektor bijih timah agar mulai sekarang tidak lagi membeli bijih timah dari penambang ilegal, sebagai salah satu langkah menertibkan tambang timah ilegal.

Kebijakan ini bukan untuk menutup usaha masyarakat, tetapi menjalankan pertambangan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Saya ingin agar tidak ada pembelian dari pasir timah yang ditambang dari tambang ilegal. Kalau itu bisa kita laksanakan, maka tambang ilegal akan berhenti dengan sendirinya," imbuhnya.

Ridwan Djamaluddin merasa bahagia kebijakan Pemprov Babel membentuk Satgas Tambang Timah Ilegal, lantaran mendapat dukungan penuh dari Kapolda Babel, Kajati Babel, dan para pelaku usaha tambang yang hadir dalam rapat.

Rapat pembentukan Satgas Penambangan Timah Ilegal ini sendiri menghasilkan nama Thamron atau Aon, pengusaha timah dari Bangka Tengah (Bateng) sebagai Ketua Satgas.

Penetapan itu ditandai dengan penyerahan kaus bertuliskan hijau biru Bangka Belitung, dari Pj Gubernur Babel Ridwan Djamaluddin kepada Aon.

Alasan pilih Aon

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung  Ridwan Djamaluddin membeberkan alasan memilih Aon. 

"Ketika saya meminta Pak Aon untuk menjadi ketua pelaksana itu, saya tidak menuduh beliau pelaku (penambang ilegal-red). 

Saya berkeyakinan beliau pengusaha yang baik dan pengusaha berpengalaman, kita mengajak beliau untuk bekerja bersama-sama," ungkap Ridwan kepada Bangkapos.com, Senin (20/6/2022).

"Sebaliknya tidak pula memberikan beliau kesempatan untuk memonopoli, kita sikapi positif, mari kita gerakan.

Saya harap juga masyarakat dan wakil rakyat bersama kita lah, tujuan kita kan baik," tegas Ridwan.

Selain itu, dipilihnya Aon ini karena Ridwan merasa permasalahan timah tidak bisa diatasi oleh pemerintah provinsi Bangka Belitung saja, tetapi perlu keterlibatan masyarakat juga. 

Dia menekankan pengendalian tetap pada tangan pemerintah, sedangkan Satgas Tambang Timah ini sebagai pelaksana.