HADIR di Acara Gerindra Babel, Molen Tampak Akrab dengan Erzaldi Rosman, Ada Sinyal Apa?

Kedekatan Erzaldi dan Molen di acara Partai Gerindra Babel itu, bisa saja jadi sinyal koalisi dua partai baik di tingkat kota maupun provinsi.

Sementara, Erzaldi juga menyampaikan, mekanisme penjaringan kandidat juga akan dilaksanakan dengan metode survei, untuk mengetahui angka elektabilitas dari masing-masing peserta.

"Setelah ini akan dilakukan survei sebanyak tiga kali, dan survei pertama akan dilakukan minggu depan.

Mudah-mudahan dari survei pertama ini, kita akan mengeliminasi beberapa calon, yang selanjutnya calon-calon yang kita pilih akan mengikuti tes wawancara dan sebagainya," paparnya.

Maju Pilgub

Sejak beberapa waktu lalu, Erzaldi Rosman Djohan telah mendeklarasikan bakal kembali maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bangka Belitung tahun 2024.

Akan tetapi, Erzaldi mengaku belum menentukan bakal calon wakil gubernur yang akan berdampingan dengannya.

Erzaldi menyampaikan, saat ini proses komunikasi politik dengan setiap partai juga terus dilakukan, sehingga peta koalisi dalam Pilgub 2024 masih cukup cair.
 
"Semua bisa saja terjadi ya, khususnya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, itu kami harus berkonsolidasi dengan DPP.

Kalau yang Kabupaten/Kota itu di DPD, habis dari itu baru kami bawa ke DPP," ujar Erzaldi.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bangka Belitung periode 2017-2022 itu juga mengapresiasi munCulnya beberapa kandidat yang bakal maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pilkada baik tingkat Kabupaten/Kota ataupun Provinsi.

"Semua calon bagus, yang penting dalam Pilkada ini, jangan saling menjatuhkan dan menyampaikan hoaks-hoaks yang tidak sesuai dengan apa yang ada," tambahnya.

Menurutnya, dengan adanya banyak kandidat yang akan maju dalam pemilihan, juga akan membuat iklim demokrasi khususnya masyarakat Bangka Belitung bisa lebih baik.

"Jangan lah, kita tidak berharap ada kotak kosong. Harus ada kandidat (yang maju)," ucapnya.

Fakta integritas

Erzaldi menegaskan bakal calon kepala daerah yang mendaftar melalui partainya diwajibkan menandatangani pakta integritas untuk mensukseskan program pemerintah pusat yang akan dijalankan Presiden terpilih.