OJK Soroti Dampak Kasus Korupsi Timah, Sektor Ini Bisa Jadi Solusi Agar Ekonomi Babel Menjadi Pulih

Suhardi mengatakan, OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di Babel untuk memastikan agar perbankan dan jasa keuangan beroperasi secara sehat dan prudent termasuk dengan meningkatkan frekuensi pemeriksaan, memperketat aturan dan regulasi serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

"OJK juga perlu meningkatkan edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat di Babel, upaya-upaya semacam seminar, workshop dan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen jasa keuangan. Peningkatan literasi keuangan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan mendorong mereka untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak," sarannya.

Picu Aktivitas Keuangan Tak Sehat

Kepala OJK Sumsel-Babel Arifin Susanto tak menampik dampak dari kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp300 triliun dapat memicu aktivitas keuangan tak sehat. Pasalnya melemahnya ekonomi dapat memicu kejahatan aktivitas keuangan seperti modus-modus penipuan, pinjaman online ilegal, judi online dan investasi ilegal.

"Bisa menjadi seperti itu (memicu pinjol, judi online-red). Namun kita bisa mengantisipasi dengan memberikan edukasi bisa dimulai dari keluarga kita, bahwa judi online tidak akan menang, biasanya judi online didanai pinjaman online ilegal, maka harus berhati-hati, ini perlu edukasi mengenai ini," ujar Arifin.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Ekonomi, Suhardi mengenai imbas kasus korupsi timah dapat memicu aktivtas jasa keuangan tak sehat.

"Penurunan ekonomi di Bangka Belitung juga berisiko meningkatkan aktivitas jasa keuangan yang tidak sehat, seperti modus penipuan, pinjaman ilegal baik offline maupun online. Hal ini dikarenakan masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, mereka menjadi lebih rentan terhadap tawaran investasi atau pinjaman yang menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko yang rendah, padahal tawaran tersebut adalah modus penipuan," kata Suhardi.

Untuk mengurangi hal tersebut, OJK perlu meningkatkan edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen jasa keuangan.

"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan menghindari modus penipuan," harap Suhardi.

Dalam hal pengawasan berdasarkan data OJK Sumsel Babel dari Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin (Satgas Pasti) Sumsel Bangka Belitung periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Mei 2024 bahwa sudah menemukan permasalahan keuangan di Babel sebanyak 347 pinjaman online ilegal dan 13 invetasi ilegal yang sudah dilakukan pemblokiran. (s2/posbelitung.co)