Marak Kasus Korupsi Jerat Kepala Daerah, KPK RI Inisiasi Kabupaten/Kota Percontohan, Termasuk Babel

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia telah menangani 618 kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam kurun waktu 20 tahun pada 2004-2024 yang terjadi di pemerintah kabupaten/kota. 

Dari jumlah kasus tersebut, 167 di antaranya sudah menjerat bupati/walikota dan wakilnya.

Di samping itu, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Rino Haruno mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, dana transfer keuangan sudah disalurkan sekitar Rp2.300 triliun.

Akan tetapi ternyata angka kemiskinan dan stunting masih tinggi, serta survei pelayanan integritas masih rendah. Jadi artinya, diduga ada penyalahgunaan anggaran.

"Dari situ kami tidak ingin ini meluas, makanya KPK menginisiasi program percontohan kabupaten/kota bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, Ombudsman, dan BPKP," kata Rino saat observasi kabupaten/kota percontohan antikorupsi di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (14/8/2024). 

Tahun lalu bersama akademisi, beberapa wali kota/bupati, dan masyarakat, KPK RI menyusun indikator sehingga terbentuk 6 komponen dan 19 sub indikator.

Lalu, KPK RI meminta usulan dari pemerintah provinsi, satu kota dan dua kabupaten, lalu dianalisis daerah yang akan menjadi kandidat sebagai kabupaten/kota percontohan anti korupsi. 

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada tiga kabupaten yang terpilih buat diobservasi, yaitu di di Bangka Tengah, Belitung, dan Belitung Timur. 

"Tahun depan kami lihat apakah dari kriteria yang ditentukan apakah meningkat atau menurun lalu ditentukan yang siap menjadi kabupaten/kota percontohan," ujarnya.

 (Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)