Analisis Dampak Kebijakan dan Pengelolaan Anggaran yang Menyebabkan Kesengsaraan Rakyat

Oleh: Deodatus Sunda Se (Dendy Se)

POSBELITUNG.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintahan Prabowo Subianto membutuhkan anggaran sebesar 71-100 triliun per tahun.

Namun, realitas anggaran yang ada justru menunjukkan ketimpangan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana publik.

Luhut Binsar Pandjaitan, salah satu tokoh penting dalam pemerintahan sebelumnya, mengungkapkan bahwa dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 500 triliun, hanya separuh yang benar-benar diterima dan tepat sasaran.

Anggaran tersebut digunakan pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), namun penggunaannya dilakukan tanpa sepengetahuan Kementerian Sosial (Kemensos).

Artinya, Rp 500 triliun yang dikatakan Luhut sebagai anggaran yang salah sasaran seharusnya bisa dialokasikan untuk program MBG di masa pemerintahan Prabowo Subianto selama lima tahun tanpa perlu melakukan realokasi, efisiensi, pemotongan anggaran.

Namun, karena ketidakefisienan tersebut, pemerintah terpaksa melakukan pemotongan anggaran yang berujung pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dampak negatif lainnya.

Hubungan antara program MBG dan realokasi anggaran ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan rezim sebelumnya, yaitu pemerintahan Jokowi, yang dianggap menggunakan anggaran untuk kepentingan keluarga dan kroninya.

Akibatnya, pemerintah Indonesia saat ini mengalami kekurangan anggaran, dan rakyatlah yang harus menanggung beban tersebut.

Contoh nyata adalah pemangkasan anggaran pendidikan, yang membuat anak-anak dari keluarga miskin, terutama kaum tani kelas buruh dan rakyat miskin perkotaan, kesulitan mengakses pendidikan.

Ditambah lagi, dampak efisiensi ini memicu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tengah situasi krisis ekonomi.

Warisan Utang Jokowi: Beban Berat bagi Pemerintah Saat Ini

Pemerintah saat ini menghadapi beban berat akibat warisan utang dari era Jokowi yang mencapai Rp 8.500 triliun.

Utang ini memaksa pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang, sehingga anggaran untuk program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan terpaksa dipangkas. 

Akibatnya, rakyat kecil yang seharusnya menjadi prioritas justru menanggung beban terberat. Pemotongan anggaran pendidikan, misalnya, membuat anak-anak dari keluarga miskin, terutama kaum buruh dan rakyat miskin perkotaan, kesulitan mengakses pendidikan.