Daftar Proyek di Bangka Selatan Berpotensi Batal Dampak Efisiensi Anggaran, Dana Rp19,2 M Dipangkas

Bidang kesehatan Rp26.137.139.000 dan bidang pekerjaan umum tidak mendapatkan alokasi bantuan DAU. 

Elfan memastikan tidak akan banyak infrastruktur terutama jalan yang akan dilakukan perbaikan maupun pembangunan baru.

“Sejauh ini belum ada keputusan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD-Red) terkait dengan hal ini. Pastinya, dampak sumber anggaran yang hilang sudah kami petakan,” jelasnya. 

Dia mengakui ada sejumlah pengerjaan proyek konstruksi yang telah dijadwalkan pada tahun 2025 berpotensi dibatalkan. 

Misalnya, perbaikan Jembatan Sungai Nyire, Desa Pergam dan Jembatan Sungai Rebong, Desa Delas, Kecamatan Airgegas yang mulai goyah. 

Padahal, jadwal perbaikan kedua jembatan tersebut akan dimulai pada awal tahun 2025 ini dengan anggaran Rp400 juta. 

Begitu pula pengembangan kawasan pedestrian di Lapangan Merdeka, Kota Toboali, yang telah dianggarkan dana sekitar Rp3 miliar.

Termasuk perbaikan saluran irigasi persawahan di beberapa kawasan lumbung pangan di Kecamatan Kepulauan Pongok, serta pemeliharaan sistem penyediaan air minum (SPAM) air baku. 

Selain itu, masih terdapat beberapa konstruksi pengerjaan lain memiliki potensi serupa dan masih diinventarisasi. 

Padahal beberapa proyek yang terdampak tersebut masuk ke dalam skala prioritas Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2025 ini.

“Khususnya perbaikan Jembatan Sungai Nyire yang menghubungkan Desa Rias, Kecamatan Toboali dan Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar. Dua wilayah terintegrasi terkait dengan ketahanan pangan,” bebernya.

Sedangkan yang tidak terdampak yakni perbaikan jalan putus dan Jalan Pijal Melayu, Desa Keposang senilai Rp2,5 miliar. 

Elfan mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan TAPD Kabupaten Bangka Selatan. 

Tujuaannya, agar beberapa proyek konstruksi yang telah dijadwalkan dan dianggap penting dibutuhkan masyarakat tidak terdampak. 

Jangan sampai, lanjutnya, efek pemangkasan anggaran mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

“Supaya kegiatan pembangunan infrastruktur penting tetap bisa kita laksanakan, namun dengan sumber anggaran yang lain,” imbuhnya. 

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)