Didit Srigusjaya Ungkap Tidak Ada Pemotongan TPP PNS Pemprov Babel, Tapi Penundaan Pembayaran

Ditundanya pembayaran TPP diungkapkan Didit Srigusjaya membuat pembayaran TPP bisa dirapel

Penulis: Rizky Irianda Pahlevy | Editor: Alza
Dokumentasi Bangkapos.com
PEMOTONGAN TPP - Potret Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya. Tidak ada pemotongan TPP, namun penundaan pembayaran. 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya memastikan tidak ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

"Surat Keputusan Gubernur bukan pemotongan tapi penundaan, karena ini merupakan kesepakatan DPRD dengan eksekutif," ujar Didit Srigusjaya, Kamis (15/5/2025).

Ditundanya pembayaran TPP diungkapkan Didit Srigusjaya membuat pembayaran TPP bisa dirapel saat kondisi keuangan Provinsi Bangka Belitung sudah normal.

Hal ini juga tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Nomor: 100.3.3.1/98/Bakuda/2025, tentang besaran TPP dilingkungan Pemprov Bangka Belitung.

Dalam SK Gubernur tersebut memutuskan akan meninjau kembali apabila target pendapatan daerah tercapai atau kondisi kemampuan keuangan daerah membaik.

Lalu, kekurangannya akan diperhitungkan kembali pada bulan selanjutnya.

"Jadi dirapel andai kata target kita Agustus atau September itu sudah masuk, maka itu akan dirapel. Kalau defisit Rp 273 miliar dipenuhi, maka akan dibayar rapel," tuturnya.

Lebih lanjut awalnya penundaan TPP dilakukan, usai eksekutif menawarkan pemotongan TPP sebesar 35 persen imbas defisit Rp 273 miliar.

"Tentunya DPRD kalau pemotongan tidak setuju, jika TPP dipotong akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Lalu juga, bisa menurunkan kinerja dari ASN," tuturnya.

Dengan kondisi tersebut Didit Srigusjaya membeberkan adanya kesepakatan antara eksekutif dengan DPRD Provinsi Bangka Belitung terkait penundaan TPP yang saat ini sedang bergulir.

"Artinya dibayar dulu 65 persen, lalu 35 persen dibayar nanti.

Tujuannya untuk mencari dana Rp 273 miliar itu, maka jika Rp 273 miliar itu tertutup maka TPPnya utuh," jelasnya.

Untuk menutup defisit, Didit Srigusjaya pun optimis bisa dilakukan oleh Pemprov Bangka Belitung dengan menggenjot sejumlah sektor.

"Kita berharap dalam hal ini UPT Samsat Se-Bangka Belitung dan Bakuda bekerja keras lah agar target pemutihan tercapai.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved