Densus 88 Tangkap 2 ASN di Aceh, Diduga Terlibat Jaringan Teroris

POSBELITUNG.CO, ACEH - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap dua aparatur sipil negara (ASN) di Aceh karena diduga terlibat jaringan terorisme, Selasa (5/8/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.

Selain melakukan penangkapan, Densus 88 juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas ataupun penyimpanan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Kedua ASN yang diamankan masing-masing berinisial MZ alias KS (40) dan ZA alias SA (47). 

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, MZ merupakan ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh. Ia ditangkap saat berada di salah satu warung kopi di Banda Aceh.

Sementara itu, ZA diketahui bertugas di Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Ia diamankan tim Densus 88 di sebuah showroom mobil di kawasan Batoh, Kota Banda Aceh.

Juru Bicara Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana mengatakan, penangkapan ini merupakan pengembangan operasi jaringan terorisme yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

“Menurut keterangan awal, ZA diduga terlibat dalam pendanaan kegiatan salah satu organisasi teror,” ungkap Mayndra, dalam keterangan tertulis kepada kompas.com, Selasa (5/8/2025).

ZA, kata Mayndra, diduga mengelola aliran dana yang digunakan untuk mendukung logistik dan aktivitas kelompok tersebut. 

Sementara itu, MZ ditangkap lantaran diduga memiliki peran strategis sebagai salah satu petinggi jaringan teror di wilayah Aceh, yang bertugas melakukan perekrutan dalam rangka kaderisasi.

“Dalam penegakan hukum tersebut, petugas Densus 88 juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting, antara lain satu unit laptop, beberapa telepon genggam, media penyimpanan berupa flashdisk, serta senjata tajam yang diduga digunakan dalam rangka pelatihan,” kata Mayndra.

Ia mengatakan, tim penyidik menduga barang bukti ini memuat bukti penting berupa data-data kelompok, jaringan pendukung, serta dokumen terkait aktivitas kelompok.

Mayndra menyebut, penangkapan ini adalah bagian dari pengembangan operasi penanggulangan teror yang terus dilakukan oleh Densus 88.

“Kami memastikan setiap jaringan yang teridentifikasi akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” imbuh dia.

Sementara itu saat dikonfirmasi awak media, Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto membenarkan adanya penangkapan tersebut. 

Namun, ia belum merinci lebih jauh terkait dugaan keterlibatan kedua ASN itu.

“Informasi sementara memang benar, ada dua ASN di Aceh yang ditangkap oleh Densus 88 terkait terorisme, Polda Aceh hanya melakukan pengamanan saat penggeledahan. Untuk detailnya, kami masih menunggu laporan dari Kasatgaswil Aceh Densus 88. Terkait tindak lanjut dan proses hukumnya juga di Densus 88,” ujar Joko Krisdiyanto, dalam keterangan singkatnya, Selasa (5/8/2025).

Wali Kota Terkejut

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengaku terkejut atas informasi keterlibatan salah satu ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam dugaan tindak pidana terorisme.

“Jujur kita kaget. Tidak menyangka ada ASN terlibat terorisme,” ujar Illiza saat dikonfirmasi aceh.tribunnews.com, Selasa (5/8/2025).

Illiza menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kita menghormati proses hukum yang berjalan, berikutnya kita menunggu informasi dan perkembangan lanjutan,” ujarnya.

Terpisah Kakanwil Kemenag Aceh, Azhari, membenarkan jika MZ yang ditangkap Densus 88 di salah satu warung kopi di Banda Aceh adalah salah seorang ASN Kanwil Kemenag Aceh.

“Informasi ini berdasarkan surat pemberitahuan penangkapan dari kepolisian,” ujar Azhari.

Terkait sejauh mana keterlibatan MZ, pihaknya, kata Azhari, pihaknya belum mendapatkan informasi apapun.

Berdasarkan informasi dari rekan-rekan sejawatnya, MZ selama ini tampil normal saja di kantor, tidak ada gelagat yang berbeda dengan para ASN lainnya. 

FKPT Waspadai Babel Dijadikan Basis Logistik Teroris

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewaspadai Kepulauan Babel dijadikan basis personel dan logistik kelompok jaringan jemaah islamiah, yang merupakan salah satu kelompok induknya teroris di Indonesia.

“Saat ini kita masih menemukan tokoh-tokoh kelompok-kelompok ini setiap Jumat masih aktif naik mimbar di masjid,” kata Ketua FKPT Kepulauan Babel, Subardi saat acara “Rembuk Merah Putih” di Pangkalpinang dilansir dari antaranews.com, Selasa (5/8/2025).

Ia mengatakan, saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, aktivitas organisasi-organisasi yang dilarang oleh pemerintah masih aktif memberikan ceramah-ceramah di masjid yang berisikan menolak seluruh program yang dicanangkan pemerintah.

“Pada waktu lalu organisasi-organisasi ini telah melakukan pengajian berkonsep yang disinyalir menjadi ide utama dan salah satu faktor membuat konflik yang tidak pernah selesai di negara timur tengah dan Afrika,” katanya.

Ia menyatakan kondisi ini sebetulnya sudah diingatkan oleh Ali Fauzi, adiknya Ali Imbron pelaku Bom Bali I. Ali Fauzi pada 2015 saat mengisi materi di salah hotel di Pangkalpinang, menyebutkan Babel merupakan wilayah transit personel dan logistik kelompok jaringan terorisme.

“Kami memohon kiranya Gubernur Kepulauan Babel beserta jajaran untuk mewaspadai hal ini, karena kondisi sekarang ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Jangan sampai Kepulauan Babel ini menjadi basis personel dan logistik kelompok-kelompok jaringan terorisme ini,” katanya.

Indeks Radikalisme

Lebih lanjut Subardi mengungkapkan, indeks potensi radikalisme dan terorisme di Kepulauan Babel tinggi, bahkan berada di atas nasional.

“Hari ini kita mengambil tema sosialisasi Pancasila bertema Rembuk Merah Putih dan ini dilatarbelakangi karena potensi indeks radikalisme di daerah ini tinggi,” bebernya.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan indeks potensi radikalisme dari 2018 hingga 2024 tinggi dan berada di atas indeks potensi radikalisme nasional.

“Bahkan hasil survei indeks potensi radikalisme 2018 menunjukkan Babel berada empat besar tertinggi dan berada jauh mengalahkan provinsi-provinsi besar yang penduduknya lebih banyak dibandingkan Kepulauan Babel yang hanya memiliki penduduk 1,5 juta jiwa,” ujarnya.

Subardi menyatakan kondisi Kepulauan Babel sekarang ini, FKPT menemukan ada lembaga pendidikan di Kepulauan Babel ini yang tidak mau lagi melaksanakan upacara bendera, tidak mau lagi menghormati Bendera Merah Putih, tidak mau lagi menyanyikan lagi Indonesia Raya.

“Di forum sosialisasi nilai-nilai Pancasila ini, kami tidak mau menyebutkan lembaga pendidikan ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini juga ada lembaga pendidikan ini yang melakukan kegiatan pendidikan tanpa memperoleh izin dari pemerintah.

Mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan tanpa mengantongi izin pemerintah.

“Lembaga pendidikan ini tanpa izin pemerintah ini tidak mau melaksanakan upacara bendera, tidak mau lagi menghormati Bendera Merah Putih, tidak mau lagi menyanyikan lagi Indonesia Raya dan tidak menggunakan simbol-simbol negara,” katanya.

Sementara, Plt Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Babel, Ferdiyan Hermawan, mengatakan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan aparat penegak hukum mewaspadai jaringan terorisme ini.

“Kita terus mengintensifkan pengawasan dan mengedukasi masyarakat terkait bahaya terorisme dan radikalisme ini,” tukasnya. 

(kcm/aceh.-tribunnews.com/ant)