Kemendagri Evaluasi APBD 2026, Pangkalpinang Harus Kejar Tambahan PAD Rp24 Miliar

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp24 miliar menyusul hasil evaluasi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Permintaan tersebut mencuat dalam Rapat Asistensi Daerah yang membahas proyeksi kemampuan keuangan daerah karena diperkirakan belum mampu memenuhi kebutuhan belanja minimum pada Tahun Anggaran 2026, yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (8/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Smart Room Center (SRC) Lantai II Kantor Wali Kota Pangkalpinang itu dihadiri langsung Wali Kota Pangkalpinang Saparudin bersama Penjabat Sekretaris Daerah Budiyanto, Kepala Bapperida, Pelaksana Tugas Kepala Bakeuda, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya.

Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengatakan, asistensi bersama Kemendagri itu merupakan bagian dari analisis terhadap postur APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2026 yang sebelumnya telah disahkan.

Menurutnya, dalam evaluasi tersebut, pemerintah pusat mengaitkan kondisi keuangan daerah dengan berbagai indikator pembangunan, mulai dari penanganan stunting, angka kemiskinan, tingkat pengangguran hingga indeks pembangunan manusia (IPM).

"APBD ini dianalisis oleh kementerian dan dihubungkan dengan indikator-indikator pembangunan. Untuk Kota Pangkalpinang, alhamdulillah penanganan stunting kita sudah di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan juga di bawah rata-rata nasional," kata Saparudin kepada awak media usai rapat, Senin (8/6/2026).

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan, khususnya terkait tingkat pengangguran yang masih berada di atas rata-rata nasional.

"Kalau IPM kita jauh di atas nasional. Cuma memang ada catatan di pengangguran masih lebih besar atau di atas rata-rata nasional," ujarnya.

Di sektor pendapatan, Kemendagri menilai Pangkalpinang masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan PAD. Salah satunya melalui peningkatan sektor retribusi dan pajak daerah.

Saparudin mengungkapkan, secara umum capaian PAD Kota Pangkalpinang sebenarnya sudah tergolong baik dan bahkan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, jika dibandingkan median nasional, masih diperlukan tambahan sekitar Rp24 miliar.

"Secara umum kita sudah sangat baik terkait besaran PAD, tapi untuk median secara nasional kita masih perlu peningkatan sekitar Rp24 miliar lagi. Kalau di Provinsi Babel, PAD kita paling tinggi," jelasnya.

Selain itu, Pemkot juga membidik tambahan pendapatan dari kontribusi laba perusahaan daerah, khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang pada tahun lalu mencatat keuntungan sebesar Rp4 miliar.

"PDAM kita tahun lalu sudah mencatat keuntungan Rp4 miliar. Sehingga kita akan mendapatkan share profit sekitar Rp600 juta atau sekitar 15 persen," ujarnya.

Saparudin menambahkan, asistensi dari Kemendagri tersebut dilakukan secara bertahap kepada masing-masing pemerintah daerah sebagai bagian dari pendampingan atau coaching penyusunan keuangan daerah.

"Jadi coaching-nya masing-masing daerah, dan hari ini jadwalnya Pemerintah Kota Pangkalpinang," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)