Palestina Vs Israel

Menteri Israel Satu Ini Ajukan Permintaan Nyeleneh Usai Pengakuan Negara Palestina Meluas

Dewan Keamanan PBB telah menyetujui rencana perdamaian di Gaza, Palestina yang diusulkan oleh Donald Trump.

Editor: Kamri
Tangkapan Layar Video X/Twitter/Tribunnews.com
MENTERI ISRAEL - Menteri Israel Itamar Ben-Gvir dalam unggahan videonya di X pada Selasa (14/1/2025) lalu. Dewan Keamanan PBB telah menyetujui rencana perdamaian di Gaza, Palestina yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sekaligus menandai dukungan dunia untuk pengakuan Negara Palestinayang semakin luas. 

Ben-Gvir memperingatkan tidak ada satu pun dari pimpinan Otoritas Palestina yang menikmati kekebalan.

Ia bahkan melangkah lebih jauh dengan melontarkan ancaman ekstrem.

Menteri sayap kanan ini mengklaim jika Israel atau PBB mengakui Negara Palestina, otoritas Israel harus mengeluarkan perintah untuk melakukan "pembunuhan yang tepat" yang menargetkan tokoh-tokoh tinggi PA.

Ancaman ini juga mencakup penangkapan terhadap Presiden Abbas.

Ben-Gvir bahkan sesumbar "sel isolasi telah disiapkan" khusus untuk Abbas di Penjara Ketziot, yang terletak di wilayah Israel bagian selatan.

Retorika Ben-Gvir ini mencerminkan sikap keras faksi sayap kanan Israel.

Mereka berupaya untuk menggagalkan segala upaya diplomatik internasional yang mengarah pada solusi dua negara dan pengakuan kedaulatan Palestina.

Tuntutan ini menambah ketegangan politik di kawasan tersebut di tengah gejolak konflik yang berkepanjangan.

Faksi di Gaza Tolak Resolusi PBB

Sementara itu, kelompok Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya di Jalur Gaza secara tegas menolak resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pembentukan dewan pemerintahan dan pasukan stabilisasi internasional untuk mengambil alih wilayah yang terkepung oleh Israel tersebut.

Faksi-faksi ini menilai resolusi yang dipelopori oleh Amerika Serikat itu sebagai upaya yang merusak "kehendak nasional" Palestina.

Melansir Al Jazeera, faksi-faksi ini menyebutnya sebagai kerangka kerja yang "membuka jalan bagi pengaturan lapangan yang dipaksakan di luar kehendak nasional Palestina".

Penolakan keras ini didasari oleh kekhawatiran resolusi itu akan mengekang hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Faksi-faksi di Gaza menyuarakan kekhawatiran pasukan militer internasional yang akan dikerahkan di Gaza "akan berubah menjadi semacam perwalian atau administrasi yang dipaksakan".

Hal ini dinilai akan membatasi hak rakyat Palestina untuk mengurus urusan mereka sendiri.

Faksi-faksi tersebut menuding rencana yang juga didukung oleh sejumlah negara Arab dan dipimpin oleh Donald Trump itu sebagai "bentuk kemitraan internasional yang mendalam dalam perang pemusnahan yang dilancarkan oleh pendudukan (Israel) terhadap rakyat kami".

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved