Menkeu Purbaya Tak Akan Legalkan Bisnis Thrifting, Saya Enggak Peduli Sama Pegadangnya

Ringkasan Berita:

• Pengusaha thrifting gigit jari, karena pemerintah tidak akan melegalkan baju bekas atau thrifting yang masuk secara ilegal 
• Permintaan terhadap produk tekstil domestik saat ini mencapai 90 persen
• Pemerintah tak ingin pasar yang besar ini dikuasai barang thrifting

 

POSBELITUNG.CO – Pengusaha thrifting atau baju bekas gigit jari.

Pemerintah tak akan melegalkan bisnis thrifting.

Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait thrifting yang masuk ke Indonesia secara ilegal.

Dia merespons permintaan para pedagang pakaian bekas yang berharap usaha mereka dilegalkan karena dianggap tidak mengganggu pasar domestik.

"Saya enggak peduli sama pedagangnya. Pokoknya barang yang masuk ilegal saya hentikan.

Saya enggak mungkin buka pasar untuk barang-barang ilegal," ujar Purbaya di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Purbaya menjelaskan pasar tekstil Indonesia saat ini sangat kuat.

Permintaan terhadap produk tekstil dalam negeri mencapai 90 persen, sementara 10 persen sisanya berasal dari pasar global.

Kondisi ini menurutnya sangat menguntungkan pelaku usaha lokal dan harus dimaksimalkan dengan penyediaan produk tekstil buatan Indonesia.

Ia menilai bahwa masuknya tekstil ilegal, termasuk pakaian bekas, justru merugikan pengusaha lokal serta menghambat pertumbuhan industri nasional.

"Jadi saya memaksimalkan market domestik untuk pemain domestik.

Nanti pedagang itu juga kalau mereka cukup cerdas mengelola dagangnya, bisa shift ke barang-barang domestik," tambahnya.

Sebelumnya, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi, menyampaikan keluhan terkait maraknya penindakan terhadap usaha pakaian bekas impor.

Ia menyebut masalah thrifting terus menjadi bola panas yang muncul dari tahun ke tahun.

"Ini maksud tujuan kami datang ke BAM. Kami mengharapkan ada solusi jangka pendek, jangka panjang, bila perlu hasil yang menetap untuk usaha thrifting ini," ujar Rifai dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (19/11/2025).