1.528 SPPG Distop Hingga 25 Maret, Kejadian Menonjol Libatkan 72 Unit

Ringkasan Berita:

• BGN menyetop sementara operasional 1.528 SPPG hingga 25 Maret 2026.
• Ada kejadian menonjol melibatkan 72 SPPG di sejumlah daerah.
• BGN imbau seluruh pengelola SPPG untuk memperketat pengawasan internal, terutama dalam aspek kebersihan, pengolahan makanan.

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah Indonesia.

Penghentian sementara operasional SPPG bermasalah ini berlangsung hingga 25 Maret 2026.

BGN memastikan SPPG tersebut akan kembali diizinkan beroperasi sambil menunggu evaluasi dan masa skorsingnya habis.

Dari jumlah tersebut, 72 unit di antaranya disetop akibat kejadian menonjol (KM) yang berkaitan dengan gangguan kesehatan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan data tersebut merupakan akumulasi sejak Januari 2025.

Ia menegaskan, penghentian operasional dilakukan sebagai langkah pengawasan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.

“Sebanyak 1.528 SPPG mengalami penghentian operasional sementara. Dari jumlah itu, 72 di antaranya karena kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan pada penerima manfaat,” ujar Nanik, Jumat (27/3/2026).

Rincian SPPG yang dihentikan akibat kejadian menonjol tersebar di tiga wilayah, yakni Wilayah I sebanyak 17 unit, Wilayah II 27 unit, dan Wilayah III 28 unit.

Menurut Nanik, kategori kejadian menonjol mencakup insiden yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat sehingga membutuhkan penanganan cepat, termasuk investigasi menyeluruh terhadap kualitas makanan, proses pengolahan, hingga distribusi.

“Untuk kasus kejadian menonjol, evaluasi dilakukan lebih ketat, termasuk pemeriksaan sampel makanan dan standar operasional dapur,” katanya.

Selain karena insiden kesehatan, ratusan SPPG lainnya dihentikan sementara akibat faktor non-kejadian menonjol, seperti belum terpenuhinya Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis pembangunan dapur.

BGN menyebut tren penghentian operasional ini mulai menurun dibandingkan dua pekan sebelumnya.

Penurunan terjadi karena banyak pengelola SPPG telah melengkapi persyaratan, terutama terkait standar higiene dan sanitasi.

“Terjadi penurunan karena sebagian besar sudah mulai mendaftar dan memenuhi ketentuan,” ujar Nanik.