Update Demo Hari Ini - Parpol Dinilai Tak Tegas, Penonaktifan 5 Anggota DPR Disebut Tanggung

Publik bisa saja menganggap langkah tersebut sebagai cara parpol untuk menenangkan suasana sesaat tanpa menyentuh akar persoalan.

Bahkan, Lucius khawatir bahwa seluruh anggota DPR yang dinonaktifkan itu tetap berhak menikmati hak dan tunjangan selayaknya anggota DPR aktif.

“Jadinya serba tanggung, mereka tetap mendapatkan fasilitas, hanya saja tidak perlu bekerja sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Hal ini tentu memunculkan pertanyaan baru di kalangan masyarakat tentang keseriusan partai dalam menegakkan disiplin kader.

Menurut Lucius, yang dibutuhkan bukanlah sekadar istilah nonaktif, melainkan keputusan tegas berupa pemberhentian sesuai aturan yang berlaku.

Sebab, hanya dengan langkah tegas itulah kepercayaan publik terhadap partai politik bisa dipulihkan.

Jika partai masih ragu dan setengah hati, bukan tidak mungkin kemarahan publik akan terus berlanjut.

“Harusnya partai berani saja tegas agar tidak ada lagi diskusi yang membuat situasi semakin tidak kondusif,” ujarnya.

Lucius Karus sendiri dikenal sebagai akademisi yang kerap memberikan kritik tajam terhadap kinerja DPR.

Lahir di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta.

Ia pernah menjadi peneliti di Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (2006–2009) sebelum kemudian aktif di Formappi sebagai Koordinator Bidang Legislasi sejak 2009 hingga kini.

Dalam setiap analisisnya, Lucius konsisten menekankan pentingnya fungsi representasi rakyat yang seharusnya dijalankan oleh anggota DPR.

Karena itu, menurutnya, sikap gamang partai politik dalam memberikan sanksi hanya akan semakin memperlebar jurang antara wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Parpol Dianggap Tak Tegas, Penonaktifan 5 Anggota DPR Dinilai Tanggung