Dedi Mulyadi Tanggapi Istri Kades Rengasjajar yang Pamer Uang Gepokan

Ringkasan Berita:

• Dedi Mulyadi menyorot istri Kades Rengasjajar yang memamerkan uang gepokan, sementara para pekerja tambang mendapatkan upah tidak layak.
• Adanya tambang dinilai melahirkan orang kaya baru, tetapi tidak menguntungkan warga dan merusak infrastruktur sekitar.
• Pemerintah desa dan warga diajak untuk bersama-sama memulihkan wilayah terdampak tambang, khususnya di Kabupaten Bogor.

POSBELITUNG.CO – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti aksi istri Kepala Desa (Kades) Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang viral karena memamerkan uang gepokan di media sosial.

Perempuan itu diketahui memiliki usaha jual beli material tambang bersama sang suami, namun di balik kemewahan yang ditunjukkan, para pekerjanya disebut menerima upah yang tidak layak.

Dalam video yang beredar, istri Kades terlihat di dalam mobil sambil mengeluarkan tumpukan uang dari plastik dan tertawa bersama seorang pria di sampingnya yang juga ikut memamerkan uang tersebut.

Ada pula video lain yang memperlihatkan sang istri menaruh gepokan uang di atas meja di sebuah rumah makan.

Kades Rengasjajar, Rusli, kemudian memberi penjelasan bahwa uang tersebut merupakan hasil usaha jual beli material tambang dan bukan hasil dari dana desa.

Namun, video tersebut tetap menuai kritik publik hingga akhirnya mendapat perhatian dari Dedi Mulyadi.

Lewat akun Instagram pribadinya pada Selasa, 4 November 2025, Dedi mengungkapkan keprihatinannya karena para pekerja tambang di wilayah itu justru menerima upah sangat rendah.

Menurutnya, sebagian besar hanya digaji di bawah Rp50.000 per hari, sedangkan sopir truk rata-rata mendapat Rp80.000.

Dedi menilai, fenomena itu menunjukkan bahwa kegiatan tambang di Kabupaten Bogor telah menciptakan kesenjangan sosial.

Banyak pihak menjadi kaya, tetapi warga sekitar tambang justru tidak merasakan kesejahteraan.

Ia juga menyoroti kondisi buruk infrastruktur dan fasilitas sosial di wilayah tambang yang tidak seimbang dengan besarnya keuntungan yang dihasilkan.

“Rumah warga tidak layak, jalan rusak, tidak ada BPJS, dan anak-anak sulit mendapat akses pendidikan,” ujarnya.

Karena itu, Dedi mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk kepala desa, ibu-ibu PKK, dan warga sekitar, untuk bersama-sama memulihkan daerah yang terdampak aktivitas tambang.

Menurutnya, industri tambang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan hanya bagi pengusaha.

Ia menegaskan bahwa pajak tambang semestinya dikembalikan untuk kepentingan warga, termasuk perbaikan jalan dan penyediaan air bersih.