Karier Manaf Zubaidi Tamat usai Berseteru dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Ringkasan Berita:

• Karier Manaf Zubaidi di YBPP UBP runtuh setelah berseteru dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
• Penertiban bangunan di lahan PJT II Karawang memicu pembongkaran ruko dan rumah makan yang selama ini dikelola melalui Manaf.
• Alat berat dikerahkan untuk mengeruk endapan dan menghancurkan bangunan yang berada di tepi saluran sekunder Pasirpanggang.

POSBELITUNG.CO - Karier Manaf Zubaidi di Yayasan Buana Pangkal Perjuangan (YBPP) Universitas Buana Perjuangan (UBP) runtuh setelah perseteruannya dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencuat ke publik.

Peristiwa ini bermula ketika penertiban bangunan di lahan sewaan PJT II Karawang dilakukan dan sejumlah bangunan yang diduga dikelola Manaf mulai dibongkar.

Aktivitas pembongkaran itu membuat kawasan di tepi saluran sekunder Pasirpanggang tampak lengang, sementara alat berat terus menormalisasi aliran yang telah lama rusak.

Warga sekitar menyebut bangunan yang dibongkar berdiri di atas lahan milik PJT, namun disewakan oleh Manaf kepada para pemilik usaha.

Beberapa di antaranya memilih bungkam ketika dimintai keterangan.

Seorang warga bernama Mansyur menjelaskan bahwa titik terberat penertiban kemungkinan terjadi di wilayah Purwadana karena banyaknya rumah kontrakan yang berdiri di sepanjang aliran.

Kepala Desa Sukamakmur juga menegaskan bahwa kerusakan saluran sudah berlangsung puluhan tahun dan desa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan normalisasi.

Situasi semakin pelik ketika polemik Manaf dengan Dedi makin meluas.

Aksinya yang menolak berjabat tangan dan melontarkan protes terekam dalam video yang kemudian viral.

Dampaknya, YBPP UBP Karawang menonaktifkan Manaf dari jabatannya sebagai pengawas yayasan.

Keputusan itu diambil melalui rapat resmi dan ditegaskan kembali oleh Sekretaris YBPP, Ahmad Fauzi, yang menyatakan bahwa sikap Manaf tidak mencerminkan lembaga.

Yayasan juga menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam penataan saluran air demi kepentingan masyarakat.

Dalam video yang beredar, Manaf tampak marah ketika bangunannya dibongkar karena hal itu menghilangkan sumber pendapatannya.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa bangunan tersebut tidak memiliki IMB dan berdiri di atas lahan PJT, sehingga melanggar aturan.

Beberapa penyewa juga mengaku membayar uang sewa langsung kepada Manaf dengan tarif mencapai puluhan hingga ratusan juta per tahun.

Dedi mengungkapkan bahwa dari dua ruko saja, pendapatan Manaf bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Jika dihitung secara keseluruhan, total pemasukan diduga menembus angka satu miliar rupiah per tahun.

Fakta ini semakin memperkuat alasan pemerintah melakukan penertiban agar aliran sungai kembali berfungsi dan masyarakat terbebas dari ancaman banjir.

Kondisi ini memicu perdebatan luas mengenai penyalahgunaan lahan negara dan pentingnya pengawasan terhadap aset publik.

Banyak warga menilai bahwa praktik penyewaan lahan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan telah lama menjadi masalah yang dibiarkan.

Dengan adanya penertiban ini, pemerintah daerah berharap fungsi sungai dapat kembali normal sehingga banjir tahunan yang kerap melanda wilayah tersebut bisa diatasi.

Kasus Manaf kemudian menjadi contoh bagaimana penyimpangan pengelolaan lahan dapat berdampak besar terhadap kepentingan umum.

Kasus ini juga membuka diskusi baru tentang transparansi dan kepatuhan terhadap aturan.

Ringkasan Berita:

1. Karier Manaf Zubaidi di YBPP UBP runtuh setelah berseteru dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
2. Penertiban bangunan di lahan PJT II Karawang memicu pembongkaran ruko dan rumah makan yang selama ini dikelola melalui Manaf.
3. Alat berat dikerahkan untuk mengeruk endapan dan menghancurkan bangunan yang berada di tepi saluran sekunder Pasirpanggang.
4. Pemilik bangunan yang menyewa melalui Manaf memilih diam ketika diminta keterangan terkait penertiban tersebut.
5. Warga setempat menyebut proses penertiban akan lebih sulit di wilayah Purwadana karena banyak kontrakan dan rumah warga.
6. Pemerintah desa menegaskan bahwa saluran Pasirpanggang telah rusak puluhan tahun dan kewenangan normalisasi berada pada PJT II.
7. YBPP UBP resmi menonaktifkan Manaf dari jabatan pengawas yayasan karena tindakannya dianggap sebagai sikap pribadi.
8. YBPP menyatakan mendukung penuh langkah Pemprov Jawa Barat dalam menormalisasi saluran air demi kepentingan masyarakat.
9. Keributan viral terjadi ketika Manaf menolak pembongkaran bangunan yang selama ini ia sewakan dengan tarif puluhan hingga ratusan juta per tahun.
10. Ungkapan para penyewa menguatkan dugaan bahwa bangunan tak ber-IMB di lahan PJT disewakan Manaf hingga menghasilkan pendapatan sekitar Rp 1 miliar per tahun.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Tamat Sudah Karier Manaf Zubaidi, Imbas Berani Lawan Dedi Mulyadi, Ternyata Dulu Pernah Jadi Jaksa