Dapatkan Kembali Status WNI, Arcandra Disebut Pengkhianat dan Tidak Pantas Jadi Menteri Lagi

Hal tersebut menyusul penetapan status WNI Arcandra oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kompas/Wisnu Widiantoro
Menteri ESDM Arcandra Tahar. 

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menyebut mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar sebagai seorang pengkhianat.

Hal tersebut menyusul penetapan status WNI Arcandra oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Pernyataan Benny tersebut dilontarkan saat rapat dengar pendapat dengan Menkumham kemarin.

Dalam rapat Menkumham menyebut akan melanggar Undang-undang jika membuat Arcandra menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan.

"Kalau negara yang buat stateless masuk akal. Dia kan pengkhianat! Yang sudah lama hidup di sini minta kewarganegaraan dipersulit. Ini jelas-jelas pengkhianat, kok tiba-tiba ada peneguhan," kata Benny.

Mendengar ucapan tersebut Menkumham sepertinya tidak terima. Yasonna pun menuturkan bahwa ada banyak anak bangsa yang berada di luar negeri dan tidak semua melepas status WNI-nya.

"Pengkhianatan itu kan belum tentu. Teman-teman diaspora di sana akan sangat tersinggung kalau begitu. Memilih WN negara lain belum tentu pengkhianatan dengan bangsanya," jawab Yasonna.

Benny pun kemudian membalas pernyataan Yasonna dengan mengatakan arti dari pengkhianat yang ia maksud.

Menurutnya siapapun berhak untuk menjadi warga negara asing. Namun Arcandra disebut Benny sebagai pengkhianat karena tidak jujur.

"Konteksnya pengkhianatan adalah memberi informasi gelap ke Presiden. Itu pengkhianat. Kalau mau menjadi WN Asing silakan," ujar Politikus Partai Demokrat ini.

Tidak lama Yasonna kemudian berujar bahwa presiden dan pemerintah sama sekali belum mengetahui status dwi kewarganegaraan Arcandra saat pelantikan.

Dia juga memastikan bahwa Arcandra tidak mencantumkan status kewarganegaraannya dalam CV yang diberikan kepada pemerintah.

Selesai rapat, Benny kembali menegaskan pernyataannya. Dia mengaku sangat memahami isi UU Kewarganegaraan, sebab dia merupakan ketua Panitia Kerja penyusunan UU itu.

Saat ini Arcandra menurutnya tak bisa kembali menjadi WNI karena berdasarkan undang-undang seseorang yang hendak kembali menjadi WNI harus menunggu waktu selama lima tahun.

"Saya dulu Ketua Panja UU Kewarganegaraan. Jadi saya mengerti, mulai dari pasal 1 sampai selesai. Kalau dia menjadi warga asing seketika itu juga kehilangan WNI-nya," ujar Benny.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved