OPINI

Revitalisasi Budaya Daerah di Ranah Pendidikan

Perubahan ini berimplikasi terhadap otonomisasi pendidikan terutama menyangkut peran sekolah

Editor: Edy Yusmanto
net/google
Ilustrasi foto 

Hal ini didasari pendapat Hodder (1997:546) yang menyatakan bahwa jejak material perilaku memberikan arti yang penting dan berbeda dengan jejak perilaku yang dihasilkan melalui kuesioner.

Hodder menyadari bahwa apa yang dikatakan manusia berbeda dengan apa yang dilakukannya. Selain itu kuesioner yang lazim diajukan dalam penelitian dalan merumuskan kebijakan kurikulum bersifat terbatas dengan cenderung bias.

Hodder juga menegaskan bahwa nilai penting analis ke budayaan material lahir karena  kesadaran bahwa ke budayaan material tidak hanya sebagai sebuah produk-pasif kisah kehidupan namun sebaliknya, justru sebagai sebuah produk-aktif dari kisah ke budayaan.

Maksudnya, berbagai artefak budaya diciptakan sebagai perangkat transformasi masyarakat (Katubi, Thung Ju Lan dan Memen Durachman,2013:7).

Artefak budaya diciptakan sebagai perangkat transformasi masyarakat selaras dengan tujuan pendidikan yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga pendidikan tidak terlepas dari sistem sosial yang melingkupinya.

Transformasi sosial ini tidak terlepas dari dinamika tranformasi sektoral di bidang ekonomi. Orientasi pendidikan yang mendukung sektor pertanian mulai bergeser ketika bertranformasi ke sektor industri begitupun ketika sektor informasi mulai menggeliat dan mempengaruhi sendi kehidupan sekarang ini.

Hubungan saling mempengaruhi antara ke budayaan material dengan pendidikan di ranah sosial memiliki jalinan yang kompleks. Setidaknya jalinan ini telah dipetakan.

Berdasarkan pendapat Kristian Kristiansen (2004) digambarkan keterkaitan antara sosial reproduksi (institusi, prosesi, hukum dan norma), kultural reproduksi (seni, arsitektur, peralatan) dan tradisi (mitos, kepercayaan, kosmologi dan ritual). Dinamika hubungan ketiganya mengakji praktik performasi dan agensi.

Proses ini hanya bisa terjadi melalui proses dialektika antara beberapa konsep.  Ini menunjukkan bahwa  pendidikan di ranah tradisi sesungguhnya sudah lama ada, sudah diakses  lebih dulu oleh masyarakat. Namun institusi ini tidak diperkuat  

Rumusan Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) merupakan manifestasi dari demokratisasi pendidikan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan PBM diharapkan akses masyarakat terhadap pendidikan semakin ditingkatkan.

Tiga variabel penting dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah, dan menjadi bagian integral dari hidden curriculum (Glatthohiddnee, 1987:22).

Pertama, variabel organisasi, yakni kebijakan penungasan guru dan pengelompokkan siswa untuk proses pembelajaran. Kedua, variabel sistem sosial yakni suasana sekolah yang tergambar dari pola-pola hubungan semua komponen sekolah.

Halaman
1234
Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved