Versi Akun Resmi Komunitas Nahdatul Ulama, Prabowo-Sandiaga Menangi Polling Capres dan Cawapres

POSBELITUNG.CO -- Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019 telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Polling untuk capres dan cawapres pun banyak diadakan melalui sosial media, Twitter.

Akun resmi dari komunitas netizen nahdatul ulama di Twitter, @Netizen_NU juga membuat polling untuk Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga, Minggu (12/7/2018).

Hingga kini, polling dari NU itu masih berlangsung dan belum menemui hasil akhir (final vote).

Akun @Netizen_NU juga menyematkan polling itu di halaman teratasnya.

Walaupun belum menemui hasil final, namun dari 42.276 pengguna Twitter memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga.

Baca: Christian Sugiono dan Titi Kamal Pamer Kemesraan, Tak Segan Lakukan Ini di Tempat Wisata

Baca: Pemilik Zodiak Ini Suka Bocorin Rahasia Temannya, Hati-hati jika Curhat dengan Mereka

Polling ini juga telah berlangsung selama 6 hari terakhir.

Prabowo-Sandi memenangkan 82 persen, sementara Jokowi dan Ma'ruf Amin memperoleh 18 persen.

Dalam polling tersebut, hanya ada dua pilihan, dan tidak ada penambahan polling bagi yang golput maupun belum tidak memilih keduanya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, menurut pakar statistik yang juga guru besar di IPB, Khairil Anwar Notodiputro, polling pada Twitter tidak sahih.

Menurut Khairil, hal ini disebabkan karena tidak ada metodologi dalam pemilihan tersebut.

"Bisakah hasil polling di twitter kita percayai? Pada umumnya polling di twitter tidak sahih secara metodologi,

Jadi tidak usah dipercaya.. cukup dijadikan lucu lucuan dan/atau hiburan saja." tulis Khairil.

Baca: Prajurit AS Ketakutan hingga Jenderal di Pentagon Keheranan Tahu Ilmu Hantu Prajurit Kopassus ini

Baca: Nia Ramadhani Ngaku Lebih Bahagia Setelah Menikah daripada Single, Ada yang Gak Bisa Dibeli Katanya

Sementara itu, survei di Twitter tidak membutuhkan biaya khusus untuk memperoleh hasil, berbeda dengan survei oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang tersebut.

Lembaga survei pun kerap kebanjiran order pesanan survei dari calon ataupun partai politik.

Hal tersebut diamini oleh Direktur Populi Center, Usep Achyar, ia mengakui pada ajang pilkada serentak beberapa waktu lalu pesanan untuk melakukan kegiatan survei naik.

"Ada kenaikan kerjasama sedikit. Tapi, ya tidak signifikan," kata Usep yang dikutip dari Tribunnews.

Kenaikan pesanan kata Usep justru terlihat signifikan pada Pemilu 2019 kali ini.

Sebab pemilihan calon anggota legislatif bersamaan dengan pemilihan presiden dalam satu waktu.

Baca: Info CPNS 2018 - Berikut Penjelasan BKN tentang Keterangan Akreditasi PT

Baca: Tak Mau Bayar Gaji Tentara, Negara Ini Ternyata Tak Punya Pasukan Militer

Baginya, kerjasama dengan partai politik dan caleg tertentu bukanlah hal yang tabu bagi lembaga survei.

Asalkan, tetap pada kaidah yang ada diantara dua pihak.

Dalam perjanjian, ungkap dia, survei hanya bersifat internal.

Bukan untuk dipublikasikan kepada khalayak.

"Biasanya memang hanya untuk pengetahuan internal saja. Tapi, kalau mau dirilis, ada perjanjian lain lagi," kata Usep.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfarabi menyebut ada beberapa persyaratan yang cukup ketat mengenai publikasi hasil survei internal.

Baca: Putus Nyambung Hingga Tunggu Bangun, Ini Kisah Asmara Sandiaga Uno dengan Wanita Cantik Nur Asia

Baca: Viral Video Detik-detik Via Vallen Pingsan saat Selfi di Atas Panggung, Begini Reaksi Para Krunya

Pertama, LSI Denny JA tidak akan mempublikasi hasil survei yang ditujukan untuk internal partai atau caleg.

Kedua, apabila ingin dipublikasikan, maka pihak partai maupun caleg diminta untuk tidak melakukan penggiringan opini dari hasil survei mereka.

"Kami kan dasarnya akademis, penelitian. Ya kami tidak mau hasil survei kami yang untuk internal itu, justru jadi bahan penggiringan opini. Sajikan saja apa adanya," jelas dia.

Adjie juga blak-blakan mengenai harga yang dikenakan oleh pihaknya untuk pihak-pihak yang menggunakan jasa lembaga survei.

Untuk daerah kecil seperti Kabupaten atau Kota rentang harga berada di angka Rp 50-150 juta.

Untuk skala provinsi, harga berada di angka Rp 200-300 juta.

Baca: Versi ILC dan Iwan Fals, Ini Hasil Akhir Voting Capres-Cawapres, PraSan Menang Jauh dari JokMar

Baca: Beginilah Jawaban Nissa Sabyan Ketika Ditanya Perihal Pacar, Ternyata Sering Balas Pesan

Sementara untuk tingkat nasional seperti pilpres atau pileg di atas angka Rp 500 juta untuk survei secara menyeluruh.

"Ya biasanya memang segitu. Hampir semua lembaga survei, harganya tidak jauh berbeda,"kata Adjie. Wakil Direktur Saiful Mujani Research Centre (SMRC), Sirojuddin Abbas menjelaskan, pihaknya membuka lebar siapa saja yang ingin menggunakan jasa survei yang dilakukan olehnya.

Asalkan kedua pihak mematuhi seluruh aturan perjanjian.

Serta mau membayar jasa mereka secara profesional.

"Ya peneliti juga butuh makan kan? Asalkan dua-duanya bisa paham koridor masing-masing, kami tidak akan masalah," jelasnya.

Mengenai harga yang dipatok, Sirojuddin mengatakan seluruhnya tergantung dari kondisi daerah yang akan disurvei. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)

• Baca: Cerita Septia Korban Selamat Gempa Lombok 7,0 SR, Kita Jalan Aja Kayak di Ombak

• Baca: 2 Zodiak Ini Dikenal Paling Bijaksana dan Memiliki Sifat Jujur

• Baca: Penulis Asma Nadia Ungkap Kesaksiannya Soal Sosok Sandiaga Uno Saat Nobar, Ternyata Lakukan Ini

• Baca: Soal Mahar Rp 500 M, Andi Arief Mengaku Dapat Ancaman dari PAN-PKS