Jokowi Sebut akan Berlakukan Sanksi Apabila Masih Banyak Pelanggaran dalam PSBB

POSBELITUNG.CO -- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkapkan akan memberlakukan sanksi apabila masih banyak pelanggar dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah.

Adapun hal itu disampaikan dalam acara Mata Najwa yang disiarkan secara langsung di stasiun televisi Trans 7, Rabu (22/4/2020).

Jokowi menuturkan dalam penerapan PSBB di beberapa wilayah, sudah diturunkan petugas dari TNI dan Polri.

Para petugas itu diinstruksikan untuk memberikan teguran bagi para pelanggar peraturan PSBB.

Namun apabila memberikan teguran bagi pelanggar dirasa belum cukup, Jokowi akan menggunakan penyelesaian lebih dari itu.

• Sejumlah Negara ini Mulai Tuntut China Soal Penyebaran Virus Corona ( COVID-19 )

Nantinya akan ada sanksi yang ditetapkan untuk para pelanggar.

Apabila dalam sosialisasi memang sudah dirasa informatif namun pelanggaran masih saja terjadi.

"Saya kira instrumen di lapangan yang kita gunakan TNI dan Polri untuk awal menegor dalam transisi, memberi tahu," terang Jokowi.

"Tetapi ini kalau kita nanti anggap belum cukup akan ada tahap selanjutnya."

"Kalau nanti dalam sosialisasi kita anggap sudah cukup dan itu di lapangan masih belum ada perbaikan bisa kita masuk ke sana," tambahnya.

Dalam penerapan PSBB, Jokowi menyadari keputusan tersebut bukanlah kondisi yang nyaman.

Karena masyarakat Indonesia masih ada pekerjaan yang bergantung pada gaji harian.

• Reaksi Jokowi Ada Masyarakat Kecewa Kinerja Terawan: Tidak Ada yang Sempurna di Dunia Ini

Yakni seperti buruh harian hingga para pedagang asongan.

Pekerjaan tersebut yang sudah diperhatikan oleh pemerintah dalam mengatasi penularan corona kali ini.

Yang terpenting bagi Jokowi adalah ingin menyelesaikan sebuah masalah tanpa menimbulkan kerugian di lain bidang.

"Ya itu memang pilihan yang tidak enak," jelas Jokowi.

"Dan kita semua menyadari di luar masih banyak buruh harian, pedagang asoangan yang hidupnya harian."

"Ini yang menjadi hitungan kita jangan sampai kita ingin menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah lain," imbuhnya.

Jokowi juga memberikan penjelasan terkait pemerintah yang dinilai lamban dalam mengatasi corona di Indonesia.

Jokowi mengungkapkan, corona atau Covid-19 merupakan virus yang berbahaya. 

• MUI Tegaskan Puasa Tetap Wajib dan Tak Bisa Diganti dengan Fidyah Saat Pandemi Corona, Ini Jelasnya

Namun meski berbahaya, masih bisa dilakukan pencegahan serta menghindari virus corona.

Sehingga, Jokowi lebih memilih untuk tidak terburu-buru saat membuat sebuah kebijakan.

Dan mungkin saja, karena hal tersebut pemerintah dinilai lamban dalam mengatasi corona.

"Ini virus berbahaya, tapi bisa dicegah dan dihindari," terangJokowi.

"Tapi kita tidak ingin membuat kebijakan dengan grusa grusu(terburu-buru)."

"Mungkin itu dinilai lamban," tambahnya.

Padahal menurut Jokowi, pemerintah sudah membuat keputusan sebelum ada kebijakan tertentu.

Yakni seperti berusaha agar masyarakat tetap tenang di tengah corona yang merebak di berbagai daerah.

Pemerintah juga mencoba untuk membuat masyarakat tidak panik mendengar berita virus corona.

Bagi Jokowi, usaha tersebut juga termasuk di dalam sebuah keputusan.

Namun sayangnya, publik tidak melihat tindakan itu sebagai sebuah keputusan.

Tidak hanya itu, di awal adanya pandemi corona juga banyak yang meragukan laboratorium Indonesia.

Sebenarnya, pemerintah sudah melakukan tes berulang untuk memastikan kelayakan laboratorium yang ada dalam mengatasi corona.

"Membuat publik tenang tidak panik itu keputusan," jelas Jokowi.

"Tidak dilihat sebagai sebuah keputusan, kemudian awal-awal lab diragukan."

"Padahal sudah kita coba bolak balik bisa," imbuhnya.

(*/ Tribunnews.com/Febia Rosada)

Berita ini telah terbit di TRIBUNNEWS.COM berjudul Soal PSBB, Jokowi Sebut akan Berlakukan Sanksi Apabila Masih Banyak Pelanggaran