Pemkot Pangkalpinang Ajukan Sepuluh Raperda Baru, Begini Kata Wali Kota

Oleh karena itu Molen berharap, dengan pemenuhan serangkaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk asas materi muatan yang tepat diharapkan dapat menjadikan peraturan daerah yang implementasi dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di daerah.

“Sehingga dapat menguatkan sinergi DPRD dan seluruh organisasi perangkat daerah yang ada. Ini supaya terwujudnya Perda taat asas, norma dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” kata Molen.

Molen menyatakan, pengajuan sepuluh Raperda tersebut sesuai dengan konsep negara hukum. Pada prinsipnya pengajuan Raperda telah sesuai dengan nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Landasan Yuridis didasarkan pada pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan keharusan mengikuti tata cara tertentu. Landasan sosiologis mencerminkan kenyataan penerimaan hukum dalam masyarakat.

“Dan landasan filosofis menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, dan apa yang menjadi cita hukum,” ungkapnya.

Diakui dia, secara konseptual memang sulit untuk menyatukan ketiga nilai tersebut, karena ketiga nilai tersebut merupakan nilai yang saling tegak lurus dan tidak dapat dikesampingkan oleh yang satu dengan yang lainnya, seperti halnya nilai keadilan dan nilai kepastian hukum.

Jika nilai keadilan diutamakan maka akan mengesampingkan nilai kepastian hukum begitu juga sebaliknya. Selaras dengan hal tersebut, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan batasan terhadap pembentukan Raperda yang akan dibentuk, adapun larangan tersebut bersifat normatif limitatif.

“Di mana setiap Raperda yang dibentuk dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan,” kata Molen.

Lebih lanjut kata dia, asas .ateri muatan merupakan nal yang sangat penting untuk dipahami oleh pembentuk peraturan daerah, asas materi muatan yang tepat juga sangat bermanfaat sebagai parameter dalam menuangkan isi peraturan daerah.

Kekeliruan pemahaman terhadap materi muatan dapat mengakibatkan tumpang tindihnya antara materi muatan peraturan daerah dengan ketaatan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Terhadap kewenangan mengatur yang dimiliki, maka pemerintah daerah dapat mengelola semua potensi daerah termasuk membuat dan membentuk produk hukum sesuai dengan masalah yang dihadapi.

“Keunikan dan kebutuhan daerah melalui mekanisme pembuatan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan daerah sebagai salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelasnya.

Walaupun begitu ucap Molen, produk hukum daerah merupakan sebuah instrumen regulasi yang harus terintegrasi dengan sistem otonomi daerah.

Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem otonomi daerah itu sendiri yang bersendikan kemandirian dan bukan merupakan suatu bentuk kebebasan suatu satuan pemerintahan yang merdeka penuh.

“Bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri namun tetap dalam koridor,” katanya. (Posbelitung.co/Cepi Marlianto)