Berita Belitung
Pemprov Babel Tegaskan G20 Tetap di Belitung, Kemensetneg Jelaskan Soal Surat untuk Kementerian PUPR
Naziarto menyebut, dalam hal pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung sudah siap.
lihat foto
POSBELITUNG.CO, BANGKA - Pelaksanaan pertemuan Development Working Group (DWG) G20 akan digelar di Belitung pada 7-9 September 2022 mendatang, menjadi sorotan.
Hal ini menyusul adanya kabar dugaan pembatalan pertemuan yang akan dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara itu di Belitung, merujuk surat Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ditujukan ke Menteri PUPR.
Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan, bahwa perhelataan pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20 itu tetap digelar di Belitung.
Hal ini ditegaskan oleh Sekda Babel, Naziarto kepada Bangkapos.com, usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin.
Dalam rapat koordinasi itu, hadir beberapa pihak terkait penyelenggaraan DWG G20. Seperti Menteri Sekretaris Negara, Menteri PUPR, Kemenko Marves, Bappenas, Angkasa Pura di Bandara Depati Amir dan Bandara Hanandjoeddin, unsur Forkopimda Babel, serta kepanitian acara dari Pemkab Belitung dan Belitung Timur.
"Intinya, di dalam zoom meeting tersebut, G20 pertemuan tingkat menteri di Babel, khususnya di Belitung, tetap berlangsung, tidak dibatalkan," tegas Naziarto, Jumat (15/7/2022) pagi.
Dia menjelaskan, soal surat yang dimaksudkan kepada Menteri PUPR merupakan pembatalan terkait permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan presiden tentang percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional di Belitung.
"Sementara keterangan dari Kementerian Setneg, atas surat tersebut maksudnya bukan membatalkan tentang pelaksanaan G20 di Belitung. Tetapi surat tersebut masih ada konteksnya dengan poin nomor satu, untuk perubahan terhadap peraturan Perpres itu yang dibatalkan, tidak bisa dikabulkan permintaan Menteri PUPR kepada Mensetneg agar di dalam pelaksanaan pemuatan pembiayaan infrastruktur berhubungan dengan G20," jelasnya
"Tidak bisa mengikuti seperti provinsi lain seperti Bali, tidak dapat melakukan pembiayaan sarana dan prasarana dengan cara penunjukan langsung, tetapi harus dilakukan melalui aturan hukum yang berlaku pada perpres tentang pengadaan barang dan jasa," imbuhnya.
Pembiayaan sarana dan prasarana dalam mendukung G20 di Belitung ini, lanjutnya, menggunakan dana APBD serta dana-dana terkait lainnya sesuai aturan.
"Pembiayaan tetap dengan pembiayaan dari APBD dan maupun pihak terkait. Yang di dalam sistem pelaksanaan barang dan jasa yang berhubungan dengan G20, tidak bisa dilakukan penunjukan langsung, mesti dengan aturan hukum yang berlaku, sistem pengadaan barang dan jasa," kata Naziarto.
Dia menyebut, dalam hal pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung sudah siap.
"Kita sudah siap, intinya dari tempat perhelatan, pihak PLN sudah siap, tambahan daya, hanya saja agak terganggu dengan adanya surat itu, diketahui pihak PLN Pusat, akhirnya terjadi muncul pertanyaan jadi atau tidak. Tapi Insyaallah dengan adanya seperti ini tadi (penegasan tetap digelar G20, red) tidak ada halangan," jelasnya.
Tetap Berjalan Sesuai Rencana
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas memastikan pelaksanaan The Development Working Group (DWG) G20 yang akan digelar di Belitung pada 7-9 September mendatang tetap berjalan sesuai rencana.
