Bisnis

Kebijakan Soal Hilirisasi Timah Dinilai Belum Jelas, Harwendro: AETI Deg-degan

Menurut Harwendro, pengusaha merasa tidak ada kepastian terhadap regulasi tentang bisnis pertimahan di Indonesia

|
Penulis: Suhendri CC | Editor: Novita
Dok/Harwendro Adityo Dewanto
Harwendro Adityo Dewanto, Wakil Ketua Umum AETI. 

Sementara itu, Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, mengatakan, Pokja Hilirisasi Timah sudah menyampaikan hasil ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hasilnya kajian itu terkait skenario terhadap kebijakan hilirisasi timah.

"Secara umum, kita mengusulkan siap hilirisasi, tetapi kalau bisa bertahap, yang kedua bertahap dan tidak larangan nol logamnya. Akan dibuat skenario, bagaimana kita melaksanakan kewajiban hilirisasi, tetapi tetap ada ruang untuk kita menyiapkan diri," kata Ridwan.

Dia menuturkan, pengusaha membutuhkan waktu sekitar 23 bulan dengan nilai investasi Rp500 miliar untuk membangun industri hilirisasi. 

"Hasil hitungan teknisnya begitu, untuk bangun pabrik 23 bulan sederhananya dua tahun, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp500 miliar, tidak raksasa amat, masih bisa dijangkau," tuturnya.

Sebelumnya, dalam membuka kegiatan seminar tersebut, Ridwan Djamaluddin mengatakan, hilirisasi mineral merupakan proses Indonesia berubah dari industri ekstraktif menjadi lebih maju seperti pengolahan, manufaktur, dan lain-lain. 

Tentunya, ada tantangan dalam proses hilirisasi tersebut, yakni adanya kebiasaan lama dan zona nyaman yang telah bertahan selama puluhan tahun.

"Sebetulnya saya tidak melihat ini atas arahan pimpinan saja, tetapi lebih atas kesadaran kita bahwa hakikatnya sumber daya alam itu kan jumlahnya terbatas," kata Ridwan.

Ia menegaskan, Indonesia harus naik kelas dan tidak boleh terus-menerus berada di level paling bawah, yakni industri ekstraktif saja. 

"Sehingga, semangat hilirisasi itu adalah upaya untuk ke sana, meningkatkan nilai manfaat, tidak hanya bagi generasi masa kini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang," ujarnya.

Ridwan juga berharap, dari hilirisasi tersebut ada upaya-upaya untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendirikan industri baru.

Mineral strategis

Sebelumnya, Ridwan Djamaluddin mengajak Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto meninjau pengolahan bijih timah dalam rangka kelanjutan dari Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang tahun 2023 dengan tema "Mengembalikan Komoditas Timah sebagai Mineral Strategis dalam Rangka Mengamankan Penguasaan Aset Mineral". 

Lalu, dilanjutkan dengan peninjauan smelter PT Venus Inti Perkasa (VIP), yang berada di Ketapang, Pangkalpinang, Jumat (17/3/2023).

Ridwan mengatakan, dirinya mengajak Gubernur Lemhannas ke smelter tersebut untuk menunjukkan salah satu bentuk upaya dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengolah bijih timah. 

"Kita mau kasih lihat bahwa adanya smelter ini adalah salah satu upaya kita mengolah dari bijih timah menjadi balok timah. Kita kasih lihat proses-prosesnya, termasuk bagaimana kita mencetaknya, mengirimnya, inilah yang diekspor, biar jelas," katanya.

Sumber: Bangka Pos
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved