Targetkan 58.000 Orang pada Tahun 2023, Dukcapil Bangka Jemput Bola Aktivasi IKD

SUNGAILIAT, POSBELITUNG.CO - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat. 

Pihaknya bahkan jemput bola mendatangi kantor instansi pemerintah maupun lembaga pendidikan.

Seperti yang dilakukan dengan mendatangi Kantor Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bangka, Senin (27/3/2023). 

Sebelumnya juga sudah mendatangi Setda Bangka, Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka untuk mengaktivasi IKD di lingkungan para pegawai Pemkab Bangka.

Sekretaris Dinas Dukcapil Bangka, Gondo Widodo mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk mengejar target aktivasi IKD sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Yakni sebanyak 25 persen dari total perekaman e-KTP di sudah dilakukan masyarakat Kabupaten Bangka hingga akhir 2023.

"Jika ditotal 25 persen dari perekaman e-KTP masyarakat Kabupaten Bangka yaitu sejumlah 58 ribu orang, jadi itu target untuk tahun 2023 ini," kata Gondo di sela-sela kegiatan layanan IKD di Kantor BPPKAD Bangka.

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan jemput bola ke beberapa dinas dan sekolah-sekolah hingga realisasi sementara ini baru mencapai 3 ribu lebih orang. 

"Baru terealisasi 3 ribu orang mengingat kita baru launching, oleh karena itu posisi sekarang kita lagi mengejar ke instansi hingga ke desa, kelurahan dan kecamatan," ujar Gondo.

Ia mengakui, IKD merupakan terobosan di tengah era digitalisasi. Dengan aktivasi layanan ini, warga tidak perlu membawa fisik e-KTP dalam menjangkau pelayanan publik.

"Cukup menggunakan handphone berbasis android, data pada KTP akan tercantum, ada pula KK, NPWP, BPJS, vaksin Covid-19, informasi kepemilikan kendaraan, BKN serta DPT Pemilu 2024," jelasnya.

Dengan ini nantinya, akses pelayanan publik lebih mudah, tidak perlu fotokopi, cukup dengan scan barcode. 

"Komplit data kependudukan dengan harapan bisa mengurangi setiap keping e-KTP dan setiap pencetakan sekitar Rp10 ribu, belum lain-lainnya," ujarnya.

Untuk keamanan, Gondo meminta masyarakat tak khawatir, sebab selalu diupdate keamanan siber yang dilakukan oleh Kemendagri bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebelumnya diberitakan, Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy menanggapi upaya pemerintah untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (KID) atau KTP Digital.