Peringatan Hari Otoda 2023, Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak

Sementara perihal pengendalian inflasi tahun 2023 dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.

Beberapa waktu lalu, pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat berupa barang maupun uang tunai guna membantu masyarakat yang terdampak inflasi.

"Bahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas kemampuan dalam mengendalikan inflasi daerah secara konsisten dengan capaian 4,68 persen. Jumlah itu berada di bawah inflasi nasional yang berada pada angka 5,28 persen," bebernya.

Kendati demikian kata Subekti, dalam otonomi daerah pihaknya juga fokus dalam penyelesaian masalah stunting.

Pasalnya, pemerintah pusat menargetkan tahun 2023 angka stunting anak turun menjadi 17 persen secara nasional.

Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengatasi stunting.

Masalah stunting bisa dipicu dari keadaan ibu dan anak hingga faktor eksternal lainnya. Faktor eksternal termasuk pola asuh dan lingkungan sedangkan faktor spesifik lainnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan seperti kurang gizi dan anemia.

Dukungan arah kebijakan dan dukungan anggaran mutlak diperlukan dalam upaya penanganan stunting secara komprehensif dan berkelanjutan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dipastikan dapat menjangkau seluruh wilayah dan tepat sasaran. Untuk itu koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran Forkopimda Kota Pangkalpinang perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya-upaya penanganan stunting.

"Sehingga apa yang menjadi tujuan otonomi daerah sebagaimana filosofi pembentukannya dapat terwujud di semua daerah, kita semua mampu menjaga stabilitas harga sehingga tidak terjadi inflasi yang dapat memberatkan rakyat," kata Subekti.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)