Ketua Umum Partai Koalisi Pemerintah Berkumpul di Istana, Jokowi Tak Undang NasDem

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para ketua umum (Ketum) partai koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Namun dari tujuh parpol koalisi pemerintah, hanya Partai NasDem yang tak diundang. Ketua DPP Partai NasDem, Charles Meikyansyah mengaku tak mendapat undangan pertemuan partai koalisi pemerintah dengan Presiden Jokowi itu.

Padahal, dia menjamin NasDem bakal hadir jika menerima undangan tersebut.

"Yang jelas, sampai saat ini tidak ada undangan ke Ketum Partai NasDem Pak Surya Paloh atau Sekjen," kata Charles saat dihubungi, Selasa (2/5/2023).

Meski demikian, NasDem, kata Charles, menghormati keputusan tuan rumah yang tidak mengundang partainya itu. Namun, dia menegaskan NasDem saat ini masih dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Yang jelas NasDem diundang tidak diundang sangat menghormati arti undangan, artinya kalau diundang kita sangat menghormati, tidak diundang pun kita memahami itu semua," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga mengaku, pihaknya tak punya masalah apa pun dengan parpol pendukung pemerintah lain.

"Ya biasa saja, namanya tidak diundang, kan haknya shahibul bait (tuan rumah)," kata Ali saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (2/4/2023).

Ali menduga, pertemuan itu merupakan momentum konsolidasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sebab, sejumlah partai yang hadir merupakan anggota poros politik tersebut yakni Golkar, PAN, dan PPP.

Sementara, NasDem sendiri sudah membangun koalisi lain bersama Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan.

"Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri dianggap sudah memiliki calon presiden sehingga kalau dia bentuk koalisi besar berarti Nasdem enggak perlu diundang kan," ujarnya.

Dari pantauan Tribunnews tadi malam, sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintahan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan memenuhi undangan dari Presiden Jokowi itu.

Sejumlah mobil yang mengantar para ketum parpol bergantian tiba di Istana. Mulai dari Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Zulhas juga sempat melambaikan tangan menyapa para wartawan. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan pertemuan tadi malam sebagai forum lebaran. Dia pun berharap pertemuan itu dapat menghasilkan kesepakatan pemilu yang berjalan damai.

"Tentang hal yang berkaitan dengan Pilpres, kita tunggu hasil silaturahmi Lebaran nanti," ucapnya.

Koalisi Besar

Sementara Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy (Rommy) menyebut pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para ketum partai koalisi pemerintah itu membahas upaya membentuk koalisi besar.

Rommy membenarkan pertemuan itu digelar tanpa kehadiran Partai NasDem.

"Selain halalbihalal di tengah masih di bulan Syawal, pertemuan nanti malam yang rencananya dihadiri seluruh ketum-ketum parpol pendukung pemerintah minus NasDem, berpotensi mewujudkan koalisi besar dengan formasi GanjarPrabowo sebagai caprescawapres," kata Rommy.

Romy memahami koalisi Ganjar-Prabowo bertolak belakang dengan keadaan saat ini. Saat ini, baik Ganjar maupun Prabowo digadang-gadang sebagai calon presiden.

Meski demikian, ia melihat masih ada kemungkinan duet tersebut terwujud pada Pilpres 2024. Menurutnya, keputusan ada di tangan Prabowo.

"Tentu hal ini terpulang ke Prabowo, apakah bersedia menjadi cawapres di tengah amanat partainya untuk menjadi capres," ujarnya.

Terakhir kali Jokowi bertemu para ketua umum parpol pendukungnya yakni pada Minggu 2 April 2023 di markas PAN, Jakarta Selatan. Mereka yang hadir yakni Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan dan Mardiono.

PDI-P yang diundang tidak hadir karena Megawati Soekarnoputri disebut memiliki acara yang sudah terjadwal dan tidak bisa diwakilkan.

Reshuffle Kian Dekat

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah baru-baru ini dinilai sebagai bentuk konsolidasi sebelum kepala negara me-reshuffle atau merombak Kabinet Indonesia Maju.

Dalam pertemuan itu, hadir Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Golkar, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), dan Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak hadir karena sedang berada di luar negeri. Sedangkan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tak diundang dalam acara tersebut.

"Pertemuan ini juga bisa dilihat sebagai bentuk konsolidasi sebelum Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro kepada Kompas.com, Senin (3/4/2023).

Memang, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyatakan akan segera melakukan reshuffle untuk menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) baru buat menggantikan Zainudin Amali yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Namun, menurut Bawono, tak menutup kemungkinan reshuffle sekaligus merombak menteri-menteri Nasdem. Sebab, sebagaimana diketahui, hubungan Jokowi dengan NasDem kian merenggang setelah partai pimpinan Surya Paloh itu mendeklarasikan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Tak hanya itu, Nasdem juga berkoalisi dengan dua partai oposisi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk pemilu mendatang.

"Bukan rahasia lagi apabila selama beberapa bulan terakhir ini relasi politik antara Presiden Joko Widodo dan Partai Nasdem memburuk karena ketidaksukaan Presiden terhadap keputusan politik NasDem berkoalisi dengan dua partai oposisi untuk mengusung Anies baswedan pada pemilihan presiden mendatang," ujar Bawono.

Sejak deklarasi pencapresan Anies, desas-desus pencopotan menteri-menteri Nasdem pun berulang kali berembus.

Meski begitu, hingga kini tiga menteri NasDem masih bercokol di Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Bukan tidak mungkin reshuffle nanti juga akan dilakukan terhadap satu atau dua orang menteri
dari Partai Nasdem," tutur Bawono. (tribun network/fik/ riz/mam/dod/kcm) riz/mam/dod/kcm)